Beberapa hari ini isu reshuffle sangat kuat menerpa menteri-menteri PKS karena PKS bersebarangan dengan pemerintah dalam kenaikan harga BBM di sidang Paripurna DPR (30/03/2012). Isu ini bukan kali ini saja menerpa PKS, sebelumnya telah terjadi beberapa kali isi reshuffle bahkan Menristek yang sebelumnya dijabat oleh Menteri dari PKS telah direshuffle.
Partai Demokrat menganggap reshuffle ini perlu karena akan menyulitkan menteri-menteri PKS untuk bersikap profesional sehubungan dengan sikap PKS yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Hal inipun dibantah oleh menteri-menteri PKS atas sikap keprofesionalan ini. PKS sendiri mempersilahkan kepada SBY selaku presiden untuk mengecek kinerja dan keprofesionalan menteri-menri PKS sendiri.
Pernyataan Partai Demokrat tentang ketidakprofesionalan menteri-menteri PKS ini tentunya harus dibuktikan dengan proses evaluasi kinerja mereka, bukan berdasarkan berseberangan atau tidaknya partai mereka dalam mendukung setiap tindakan pemerintahan.
Hal sederhana saja dalam keprofesionalan ini bisa dibandingkan secara sederhana antara menteri-menteri dari PKS dengan menteri-menteri lainnya dari mitra koalisi. Berikut beberapa menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai :
Partai Demokrat menganggap reshuffle ini perlu karena akan menyulitkan menteri-menteri PKS untuk bersikap profesional sehubungan dengan sikap PKS yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Hal inipun dibantah oleh menteri-menteri PKS atas sikap keprofesionalan ini. PKS sendiri mempersilahkan kepada SBY selaku presiden untuk mengecek kinerja dan keprofesionalan menteri-menri PKS sendiri.
Pernyataan Partai Demokrat tentang ketidakprofesionalan menteri-menteri PKS ini tentunya harus dibuktikan dengan proses evaluasi kinerja mereka, bukan berdasarkan berseberangan atau tidaknya partai mereka dalam mendukung setiap tindakan pemerintahan.
Hal sederhana saja dalam keprofesionalan ini bisa dibandingkan secara sederhana antara menteri-menteri dari PKS dengan menteri-menteri lainnya dari mitra koalisi. Berikut beberapa menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai :
- Ketua Umum PAN Hatta Rajasa : Menteri Koordinator Perekonomian;
- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Ketua Umum PPP Suryadharma Ali : Menteri Agama.
Hal ini sangat berbeda dengan PKS yang sangat ditekankan bahwa tidak bolehnya memiliki jabatan ganda karena justru akan sangat mempengaruhi keprofesionalan dari para menteri. Bahkan menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi terbelenggu dalam bersikap ketika harus membela rakyat atau justru mempertahankan kursi kekuasaan menterinya yang bisa bersama kita lihat ketika sidang Paripurna DPR kemarin dalam pengambilan keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM.
Lalu apakah partai demokrat tidak paham dengan sikap profesional dari menteri-menteri PKS? Atau justru kader-kader demokrat yang bernafsu untuk menduduki jabatan menteri-menteri tersebut karena bisa menjadi lumbung kekayaan dengan sikap-sikap mereka yang tidak pro rakyat?
Lalu apakah partai demokrat tidak paham dengan sikap profesional dari menteri-menteri PKS? Atau justru kader-kader demokrat yang bernafsu untuk menduduki jabatan menteri-menteri tersebut karena bisa menjadi lumbung kekayaan dengan sikap-sikap mereka yang tidak pro rakyat?
______________
Sumber: Islamedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar