Hidayat Nur Wahid Akan Gaji Pengurus Rumah Ibadah

Hidayat Nur Wahid memiliki program unik dalam pencalonannya sebagai salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.

Ketika kandidat lain sibuk menebar janji di bidang kemacetan dan banjir, Hidayat justru melirik kelompok lain yang tidak pernah mendapat perhatian yakni para pengurus rumah ibadah.

Hidayat mengatakan jika dirinya terpilih nanti maka para pengurus rumah ibadah akan diberikan instentif dari pemerintah daerah.

"Tidak hanya takmir masjid atau marbot masjid tetapi juga penguruh rumah ibadah lain harus diberikan instenif," ungkap Hidayat, Jumat (6/4/2012), dalam diskusi "Reaktualisasi Peran Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam" di Universitas Al-Azhar.

Seluruh pengurus rumah ibadah mulai dari masjid, gereja, klenteng, wihara, dan pura akan mendapatkan insentif ini setiap bulannya. Namun, Hidayat tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal insentif yang akan diberikan.

Ia berharap dengan pemberian insentif itu, para pengurus rumah ibadah bisa lebih membuat rumah ibadah menjadi lebih asri sehingga dapat menarik warga datang ke sana.

"Saya berharap nantinya akan hadir warga yang religius, yang bisa menolak narkoba, tidak korupsi, dan tidak tawuran," papar Hidayat.

Ia mengaku mengidamkan kota Jakarta yang aman, damai, dan nyaman.

Dengan demikian, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui agama yang diyakini selalu mengajarkan kebaikan.

"Di beberapa daerah, hal ini sudah dilakukan. Jadi Jakarta hanya tinggal melanjutkan saja. Hal ini bisa dilakukan kalau gubernurnya bisa ngurus masjid," tandas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

_____________

Sumber: Kompas

Tifatul Ungkap Kisah Tersembunyi PKS Lewat Buku, "Murni Suara dari Dalam"

Akhir pekan pagi ini, suasana di Gedung Indosat, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tampak meriah. Berduyun-duyun tokoh-tokoh PKS menghadiri peluncuran buku karya Usamah Hisyam yang berjudul "Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring."

Sabtu (7/4/2012), pukul 09.30 WIB acara peluncuran buku dibuka oleh lantunan nasyid grup Snada. Dari para tamu terundang terlihat Tifatul Sembiring, duet Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Presiden PKS Lutfi Hasan, Menkop UKM sekaligus Sekretaris Setgab Syarif Hasan, Mantan Mentan Anton Apriantono, Abdul Latief, dan Fuad Bawazier.

Di atas panggung terpampang gambar Tifatul Sembiring dengan setelan Jas putih, plus massa PKS, dan ilustrasi jalan tak berujung yang menjadi sampul buku terbitan Dharma Pena Citra Media itu. Sedangkan MC Agus Idwar membacakan susunan acara dari awal sampai selesai.

Di cover belakang sampul terdapat tulisan singkat tentang isi dari buku tersebut. Buku berisi tentang PKS dan hubungan antara SBY dengan JK.

"Buku ini murni merupakan Suara dari dalam PKS. Banyak kisah tentang PKS yang belum pernah diungkapkan di dalam publik. Tifatul merekam dengan jelas saat menjadi presiden partai hubungan sosok 2 tokoh besar negeri ini, yaitu SBY dan JK."

_______________

Sumber: Detiknews

Kultwit Ust. Mahfudz Shiddik "penghianatan koalisi PKS" versi setgab

Berikut Kultwit Ust. Mahfudz Shiddik "penghianatan koalisi PKS" versi setgab, yang disampaikan melalui akun twitternya @MahfudzSiddiq:

 

Nih "Pengkhianatan Koalisi PKS" versi Setgab: 1. Dukung angket Century, 2. Dukung angket mafia pajak dan 3. Tolak naik harga BBM.

Apakah untuk 3 kasus tsb koalisi satu suara? Tidak. Bbrp partai koalisi beda dgn pemerintah. Tp label "pengkhianat" ditujukan hanya ke PKS

PKS dukung angket Century jelas krn perampokan Bank yg kemudian ditutup uang negara hrs diusut dan tdk boleh jadi pola berulang!

PKS dukung angket mafia pajak jelas krn rugikan potensi penerimaan keuangan negara puluhan bahkan ratusan trilyun per-tahun. Kasus Gayus??

PKS tolak harga BBM naik jelas krn masih ada solusi lain dan masy tdk siap dan tdk mampu. Faktanya skrg harga minyak dunia terus turun!

Sekarang media ributkan "kejanggalan" APBNP yg diduga ada "barter" soal uang negara tuk gantirugi korban "Lapindo". Ada kaitan dgn isu BBM??

Jika ada yg paham hebatnya mafia BBM di Indonesia, siapa paling diuntungkan jika BBM subsidi jadi naik 1 april lalu? Pastinya bukan PKS!

PKS koalisi dgn Pres SBY krn mau bantu negara dan rakyat. Bukan bantu seorang SBY dan PD.

Koalisi pernah disebut pengamat sbg "kerumunan politik yg sarat kepentingan". Jadi wajar kalo ada intrik, saling incar, belah bambu, etc!

Saya tdk kaget jika seorang Ketum partai besar tiba2 jadi jubir istana tuk katakan bhw "PKS tlah berkhianat". Kami tdk akan komen ttg Anda!

Saya jg tdk kaget ktk bbrp partai Islam minta PKS tdk dukung PT tinggi yg diusul 3 parpol besar dlm UU Pemilu. Kami setuju. Lalu Anda skrg??

Banyak pihak nilai pemerintah asyik dgn pencitraan. Aneh saat PKS tolak harga BBM naik, buru2 mereka tuding PKS cari pencitraan. Haha..?!

2 periode, PKS tahu persis bgm manajemen koalisi dijalankan. Yakinkah bhw proses pengambilan keputusan baik jika style leadership sprt ini?

Amar ma'ruf - Nahi munkar: prinsip PKS dlm berpolitik, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan. Katakan kebenaran meski pahit (resikonya)

PKS tdk punya media besar tuk bangun opini. Media kami adl nurani & akal sehat rakyat ini yg paham soal century, mafia pajak & kisruh BBM!

PKS mmg partai seumur jagung tp pelajaran sejarah menyambung umur perjuangan kami tuk sadar dan paham bertindak. Meski banyak yg blm sadari.

Kepada kader PKS trus arungi gelombang samudera dgn sampan kecil kalian! Kelak kapal2 besar yg akan karam akan butuh "tangan" kalian!

Kader PKS: Trus pelajari sejarah, firasati keadaan dan bertindak tanpa pamrih untuk kebaikan sebanyak2nya orang di sekeliling kalian!

Tifatul Sembiring Akan Luncurkan Buku “Sepanjang Jalan Dakwah”

Di tengah pembicaraan yang merebak luas di berbagai kalangan mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi pendukung pemerintahan SBY-Bodiono, beredar kabar Tifatul Sembiring akan meluncurkan biografi berjudul “Sepanjang Jalan Dakwah”.

Biografi mantan Presiden PKS yang kini menduduki kursi Menteri Komunikasi dan Informatika itu memiliki ketebalan hingga 623 halaman. Buku yang ditulis Usamah Hisyam itu akan diluncurkan pada Sabtu mendatang (7/4) di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bagi Anda yang diundang dan berkenan hadir diharapkan mengenakan dress code batik.

“Buku ini mengupas tuntas berdirinya Partai Keadilan, lalu menjadi PKS dg segala kiprahnya. Ini suara dari orang dalam PKS,” tulis Tifatul dalam pesan singkat itu.

Dalam kesempatan terpisah beberapa waktu sebelumnya, Tifatul juga mengatakan bahwa di dalam buku itu dia pun akan ditemukan kisah persahabatan antara dirinya dan Presiden SBY yang selama ini tidak diketahui masyarakat.

_______________

Sumber: Dakwatuna

Anis Matta: Berpihak Pada Rakyat Lebih Penting Dibanding Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PK) menilai keputusan Setgab mengeluarkan partai berlambang bulan sabit kembar ini belumlah resmi. PKS masih menunggu peryataan resmi Ketua Setgab, SBY, untuk memastikan apakah benar partainya dikeluarkan dari koalisi.

"Kami anggap belum resmi. Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi juga," kata Sekjen PKS, Muhammad Anis Matta, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2012).

Anis mengaku hingga hari ini belum ada pembicaraan via telepon atau pertemuan antara PKS dengan Presiden SBY. PKS mengaku sudah memikirkan segala resiko dari sikap mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Bagi kami, indentitas keberpihakan kepada rakyat jauh lebih penting. Jauh lebih penting dari semuanya. Menurut saya, kecelakaan besar yang dilakukan karena kita selalu mendahulukan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat," imbuhnya.

PKS menilai rencana pemerintah menaikan harga BBM tidak berpihak kepada rakyat. Persoalan harga BBM lantaran dipicu kenaikan harga minyak dunia di pemerintahan SBY sudah terjadi selama tujuh tahun.

"Itu persoalan permanen. Jadi, dalam kebijakan saat ini PKS melihat pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Itu sebabnya kita berseberangan dengan pemerintah. Bagi kami tujuan koalisi lebih kepentingan rakyat," ungkap wakil ketua DPR ini.

PKS, siap dengan resiko di keluarkan dari koalisi. Soal ketidaknyamanan anggota koalisi dengan sikap PKS, menurut Anis, itu bisa dihindari demi negara.

"Kalau kita mengelola negara, kita harus jauhkan rasa seperti itu. Suka tidak suka, nyaman dan tidak nyaman, kita jangan jadi bangsa yang melow," tutupnya.

_______________

Sumber: Detiknews

PKS: Posisi Menkominfo Jadi Rebutan Partai Koalisi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra melihat ada upaya untuk menggoyang posisi menteri-menteri yang saat ini ditempati oleh kader partainya. Ini yang kemudian memunculkan isu untuk mendepak PKS keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

''Ini bisa tercermin dari pernyataan-pernyataan dari anggota setgab yang mendorong SBY untuk mencopot menteri PKS. Yang paling santer diinginkan itu posisi menkominfo,'' katanya ketika dihubungi Republika, Rabu (4/4).

Saat ini, kader PKS menempati tiga posisi menteri di kabinet bersatu II. Yaitu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menkominfo Tiffatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono. Sebelumnya PKS menempati juga pos menristek yang diisi oleh Suharna Surapranata. Namun posisi ini kemudian ditempati oleh Gusti Muhammad Hatta.

Dalam rapat Selasa (4/4) malam, setgab dikatakan sepakat untuk memberikan sanksi kepada PKS karena dianggap melanggar code of conduct. Hanya saja, belum jelas sanksi apa yang akan diberikan. Apakah hingga mengeluarkan PKS dari koalisi termasuk memecat menterinya yang duduk di pemerintahan.

Menurut Indra, dugaan itu juga terlihat dari konfigurasi pergeseran atau perubahan sikap dari salah satu anggota koalisi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi. ''Sebelumnya bersikap X, kemudian belakangan bersikap Y. Namun terakhir kembali bersikap X. Ini jelas patut diduga ada tawar menawar,'' papar dia.

Indra mengatakan, untuk saat ini lebih baik menunggu dan melihat perkembangan yang ada.

''Kita lihat sampai di mana drama pembela rakyat versus penghianat rakyat. Yang jelas dalam jihad membela rakyat, kita siap mengorbankan segala-galanya,'' pungkas anggota Komisi III DPR tersebut.

_______________

Sumber: Republika

Koalisi Jangan Menuntut Kepatuhan Membabi Buta

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, menilai, anggota koalisi mungkin saja berharap semua partai yang bergabung dalam Sekretariat Gabungan Pendukung Pemerintah tetap menjaga komitmen bersama. Namun, semestinya komitmen kepada aspirasi rakyat harus lebih tinggi dan diutamakan ketimbang komitmen koalisi antarpartai.

"Koalisi politik itu harus kritis dan bermartabat, dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan kehilangan akal sehat dan jangan menuntut kepatuhan secara membabi buta," kata Iberamsjah di Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

PKS itu dianggap menyalahi kontrak akibat berseberangan dengan kebijakan koalisi saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu.

Namun, lanjut Iberamsjah, Presiden Yudhoyono justru harus berterima kasih kepada PKS karena partai ini mendorong pemerintah untuk mendekati aspirasi rakyat, yaitu tidak menaikkan harga BBM. Sementara itu, partai-partai lain justru menjerumuskannya untuk menjauhi kehendak rakyat.

"Koalisi itu justru diperlukan untuk menjamin agar pemerintah tetap membela kepentingan rakyat," katanya.

Iberamsjah menekankan, koalisi sebaiknya dilakukan secara kritis. Anggota koalisi jangan hanya membebek kepada pemerintah, tetapi harus kritis dan memberi masukan yang baik.

_____________

Sumber: Kompas

PKS: Kami Bekerja untuk Publik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menyangkut koalisi di sekretariat gabungan (setgab) ada di Majelis Syuro dengan Presiden SBY. "Jalurnya adalah Majelis Syuro dan SBY, jadi apapun keputusannya kami terima," ujar Juru bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Rabu (4/4).

Ketika ditanya mengapa PKS tidak diundang ke kediaman Ketua Koalisi Setgab, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tadi malam. Mardani mengatakan tidak mengetahui, apakah PKS diundang atau tidak.

"Kita diundang silahkan kalau tidak diundang tidak masalah. Yang paling utama adalah bekerja buat publik, dan itu kami konsisten, ini bisa dilihat di century, mafia pajak dan BBM, bukan kita ingin berbeda, namun kita bekerja buat publik. Yang jelas, kami tidak akan lari dari keputusan kami," ujar Mardani.

Masalah pencopotan menteri, bukan wewenang PKS untuk ngotot, Pasalnya hal itu adalah hak preogratif Presiden SBY. "Kami tidak akan menangis dan meratap. Kami tidak bicarakan itu. Kami tidak akan menangis dan meratap kalau menteri dari PKS dicopot," paparnya.

Dia mengatakan, masalah pengunduran diri PKS dari koalisi bukan wewenang anggota, tetapi Mejlis Syuro. Karenanya, dia belum mau menanggapi karena memang belum ada pembicaraan akan keluar dari koalisi. "PKS, saya ingatkan fokusnya buat bekerja buat publik, kalau ada yang protes PKS tidak pro rakyat, silahkan, kami fokus bekerja saja, "imbuhnya.

_______________

Sumber: Republika

Mahfudz: Isu PKS Ditendang tak Penting Buat Rakyat

Kabar ditendangnya Partai Keadilan Sejahtera dari Sekretariat Partai Koalisi makin kencang. PKS menganggap isu tersebut tidak penting. "Isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Mahfudz, isu besar yang harus dijawab pemerintah adalah mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah bahan bakar minyak akan naik, kapan dan berapa besar kenaikannya. Selain itu juga masalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang sudah berlangsung sebulan akibat pengumuman rencana kenaikan harga BBM yang disampaikan jauh hari.

"Ini yang dibutuhkan rakyat jawaban dari pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR ini. Soal koalisi, ujar Mahfudz, PKS siap menerima konsekuensi apapun dari sikap politiknya menolak tegas rencana kenaikan harga BBM. Ia meminta Setgab jangan sibukkan masyarakat dengan isu koalisi.

""Turunkan harga-harga sekarang. Itu pesan hati rakyat Indonesia," kata Mahfudz.(Andhini)

_________________

Sumber: Metrotvnews

Menteri PKS Lebih Profesional Dibanding Menteri Parpol Koalisi Lainnya

Beberapa hari ini isu reshuffle sangat kuat menerpa menteri-menteri PKS karena PKS bersebarangan dengan pemerintah dalam kenaikan harga BBM di sidang Paripurna DPR (30/03/2012). Isu ini bukan kali ini saja menerpa PKS, sebelumnya telah terjadi beberapa kali isi reshuffle bahkan Menristek yang sebelumnya dijabat oleh Menteri dari PKS telah direshuffle.

Partai Demokrat menganggap reshuffle ini perlu karena akan menyulitkan menteri-menteri PKS untuk bersikap profesional sehubungan dengan sikap PKS yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Hal inipun dibantah oleh menteri-menteri PKS atas sikap keprofesionalan ini. PKS sendiri mempersilahkan kepada SBY selaku presiden untuk mengecek kinerja dan keprofesionalan menteri-menri PKS sendiri.

Pernyataan Partai Demokrat tentang ketidakprofesionalan menteri-menteri PKS ini tentunya harus dibuktikan dengan proses evaluasi kinerja mereka, bukan berdasarkan berseberangan atau tidaknya partai mereka dalam mendukung setiap tindakan pemerintahan.

Hal sederhana saja dalam keprofesionalan ini bisa dibandingkan secara sederhana antara menteri-menteri dari PKS dengan menteri-menteri lainnya dari mitra koalisi. Berikut beberapa menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai :

1. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa : Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali : Menteri Agama.

Hal ini sangat berbeda dengan PKS yang sangat ditekankan bahwa tidak bolehnya memiliki jabatan ganda karena justru akan sangat mempengaruhi keprofesionalan dari para menteri. Bahkan menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi terbelenggu dalam bersikap ketika harus membela rakyat atau justru mempertahankan kursi kekuasaan menterinya yang bisa bersama kita lihat ketika sidang Paripurna DPR kemarin dalam pengambilan keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM.

Lalu apakah partai demokrat tidak paham dengan sikap profesional dari menteri-menteri PKS? Atau justru kader-kader demokrat yang bernafsu untuk menduduki jabatan menteri-menteri tersebut karena bisa menjadi lumbung kekayaan dengan sikap-sikap mereka yang tidak pro rakyat?

______________

Sumber: Islamedia

Ingat Sejarah, SBY yang Mohon PKS Masuk Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera sampai saat ini belum menerima teguran atau sanksi Presiden atas sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah soal harga BBM. Tapi partai terbesar keempat di DPR itu menegaskan siap berada di dalam maupun di luar koalisi pemerintah.

“Kita lihat saja sanksinya. Di dalam siap, di luar juga siap. Itu prerogatif SBY,” kata politisi PKS di DPR, Indra, kepada wartawan di gedung Nusantara III, DPR, Senin (2/4).

Anggota Komisi Hukum DPR itu juga tidak suka nasib politik PKS dibicarakan segelintir orang dalam Setgab.

“Nasib PKS bukan di Setgab, tapi rakyat dan massa kita meminta BBM tidak naik. Sejarahnya, bukan kita yang minta di koalisi tapi SBY yang minta,” papar Indra.

Dia tegaskan, PKS sama sekali tidak melanggar kontrak koalisi terkait sikapnya dalam kenaikan BBM.

“Keputusan menolak kenaikan BBM sudah matang, kita tidak melanggar kontrak politik. Klausul mana yang kita langggar? Kita menolak BBM naik untuk sejahterahkan rakyat,” ujarnya lagi.[ald]

__________

Sumber: rmol

Daftar Parpol "Penipu" Dan Pendukung Rakyat

Voting yang berlangsung tadi malam (30/03/2012) di gedung DPR telah membuka mata masyarakat Indonesia dan memberikan arti manakah parti-partai "penipu" dan manakah partai-partai yang memiliki komitmen setia pada rakyat.

Hasil voting yang terdiri atas 2 opsi yang jika disederhanakan, mana saja fraksi yang menolak kenaikan BBM dan mana saja fraksi yang mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Dari 2 opsi tersebut diperoleh suara untuk opsi pertama yang meripakan fraksi parpol yang menolak kenaikan BBM sejumlah 82 suara yang terdiri dari Fraksi PKS dan Geridra sedangkan untuk opsi kedua yang mendukung pemerintah menaikkan harga BBM sejumlah 356 suara yang terdiri dari Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB sedangkan Hanura dan PDI-P memilih walkout dari ruang sidang.

"Rakyatnya ditipu karena mereka enggak konsisten dengan pasal siluman. Kalau menolak ya menolak, jangan dibuat polemik ini menunjukkan mereka seolah-olah mendengar aspirasi rakyat tapi membohongi rakyat untuk citra," kata Budayawan, Benny Soesetyo, usai diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Menurut dia, pola permainan politik empat parpol koalisi selain Demokrat yakni Golkar, PAN, PPP dan PKB akan membuat rentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol makin membesar.

"Distrust kepada parpol makin besar, Pemilu 2014 akan jadi ancaman. Parpol akan dihukum di 2014 karena publik tidak lagi percaya parpol. Rakyat merasa dibohongi dan itu tercatat oleh masyarakat," terangnya.

Benny berpendapat putusan paripurna BB akan membawa dampak psikologi bagi masyarakat. Bila pemerintah tidak bertindak cepat membuat kebijakan prorakyat maka gelombang aksi sosial akan terjadi lagi.

Efendi Ghazali memberikan gelar bahwa PKS adalah Partai Konsisten Sekali. Gelar ini disematkan ke PKS karena melihat perjuangan PKS memperjuangkan aspirasi Rakyat secara konsisten. Apresiasi ini disampaikan Efendi Ghazali disampaikan melalui METROTV Live Breaking News saat dimintai komentarnya selepas rapat paripurna selesai.

Sebagaimana diketahui bahwa PKS memilih opsi 1 untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 tanpa ada perubahan. Opsi ini melarang secara tegas terhadap Pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Lebih lanjut Efendi Ghazali mengungkapkan bahwa publik Indonesia semakin jelas partai mana yang benar-benar memperlihatkan keseriusanya membela rakyat. Meskipun kalah dalam rapat paripurna, kekalahan PKS adalah kalah secara terhormat.(dtk/ismed)

________

Sumber: Islamedia

Hilmi : PKS Siap Di Dalam Atau Di Luar Pemerintah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.

Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.

Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan.

Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.

__________

Sumber: Islamedia

Inilah Kesaksian Mabruri Tentang Profesionalitas Tifatul Sembiring

Sejak ditugaskan di pos Menteri Komunikasi dan Informatika, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring bekerja secara profesional dan tidak mencampuradukkan urusan kementerian dengan urusan partai.

Begitu kesaksian Mabruri Ak, salah seorang staf khusus Menkominfo. Kesaksian ini disampaikan Mabruri untuk menjawab tudingan yang mengatakan Tifatul dalam keadaan dilematis di tengah perdebatan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tudingan seperti itu disampaikan oleh, antara lain, salah seorang petinggi Partai Demokrat, Andi Nurpati.

“Sosialisasi kenaikan harga BBM sudah dilakukan oleh Menkominfo di bawah koordinasi Wapres. Kementerian Kominfo yang mengatur tampilnya menteri-menteri terkait di TVRI, RRI dan stasiun televisi swasta. Kementerian juga memasang iklan di beberapa media. Pak Tif bahkan memberikan kultwit di sosial media dengan followers beliau yang hampir 350 ribu orang,” ujar Mabruri.

Menurut Mabruri Kemenkominfo saat ini tidak bisa disamakan dengan Departemen Penerangan di masa lalu. Kemenkominfo sekarang hanyabertugas memfasilitasi komunikasi publik. Sementara sosialisasi substansi menjadi tanggung jawab kementerian lain yang terkait.

“Kalau soal pendapat, Pak Tifatul itu ikut arahan Presiden kok. Beliau tidak pernah menentang kebijakan pemerintah. Tapi soal hubungan dengan partai itu kan lain. Ada mekanismenya sendiri. Jangan dicampuradukan dong,” demikian Mabruri.

__________

Sumber: rmol

Effendi Ghazali : PKS, Partai Konsisten Sekali

Penolakan secara tegas yang dilakukan oleh Fraksi PKS pada Rapat Paripurna DPR Sabtu(31/3) dini hari, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya berasal dari Pengamat Politik Efendi Ghazali.

Efendi Ghazali memberikan gelar bahwa PKS adalah Partai Konsisten Sekali. Gelar ini disematkan ke PKS karena melihat perjuangan PKS memperjuangkan aspirasi Rakyat secara konsisten. Apresiasi ini disampaikan Efendi Ghazali disampaikan melalui METROTV Live Breaking News saat dimintai komentarnya selepas rapat paripurna selesai.

Sebagaimana diketahui bahwa PKS memilih opsi 1 untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 tanpa ada perubahan. Opsi ini melarang secara tegas terhadap Pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Lebih lanjut Efendi Ghazali mengungkapkan bahwa publik Indonesia semakin jelas partai mana yang benar-benar memperlihatkan keseriusanya membela rakyat. Meskipun kalah dalam rapat paripurna, kekalahan PKS adalah kalah secara terhormat. [rv]

______________

Sumber: Islamedia

Habib Aboe Bakar : PKS Pilih Bela Rakyat, Demokrat Galau

Desakan sejumlah kader Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi ditanggapi dingin oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy.

Menurutnya, hal ini menunjukan bahwa Partai Demokrat galau dan mencoba mengalihkan isu. "Saya lihat ada yang galau dengan pilihan politiknya, mereka berhitung popularitasnya akan turun, maka kemudian mereka mengalihkan isu dari kenaikan harga BBM ke persoalan koalisi," ujarnya kepada Tempo, Ahad 1 April 2012.

Posisi PKS dalam koalisi kembali terancam. Sejumlah kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mendepak PKS dari koalisi karena berani menentang kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR Jumat kemarin.

Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya. Penolakan PKS ini berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya

Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang menolak pemerintah menaikkan harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Melalui pemungutan suara, akhirnya opsi koalisi yang menang.

Menghadapi desakan ini, Aboe mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat tidak elok. Ia menganggap persoalan koalisi hanya upaya pembelokan isu dari kenaikan BBM ke masalah koalisi.

"Saya kira hal seperti ini tak elok lah, masak ketika mereka harus dihukum rakyat karena pilihan politiknya kini berupaya membelokkan persoalan. Bila parpol membela rakyat harus disalah salahkan lantas bagaimana lagi yang benar," ujarnya.

Aboe mengatakan, sejak awal PKS sudah tegas menolak kenaikkan harga BBM. Hal ini, menurutnya disampaikan berbagai orasi politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam berbagai kesempatan. "Pilihan politik kami tak perlu dipertanyakan lagi, bila memang posisi pemerintah berseberangan dengan rakyat, maka PKS akan tetap bersama dengan rakyat," ujarnya.

Bahkan, menurutnya, komitmen PKS itu juga sudah diamini oleh Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin. "Ketua Majelis Syuro, Ust Himli Aminudin telah memberikan arahan kepada semua kader untuk senantiasa istiqomah bersama rakyat, selalu bekerja untuk bangsa, baik dalam pemerintahan maupun diluar," ujarnya.[tempo.co]