PKS: Posisi Menkominfo Jadi Rebutan Partai Koalisi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra melihat ada upaya untuk menggoyang posisi menteri-menteri yang saat ini ditempati oleh kader partainya. Ini yang kemudian memunculkan isu untuk mendepak PKS keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

''Ini bisa tercermin dari pernyataan-pernyataan dari anggota setgab yang mendorong SBY untuk mencopot menteri PKS. Yang paling santer diinginkan itu posisi menkominfo,'' katanya ketika dihubungi Republika, Rabu (4/4).

Saat ini, kader PKS menempati tiga posisi menteri di kabinet bersatu II. Yaitu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menkominfo Tiffatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono. Sebelumnya PKS menempati juga pos menristek yang diisi oleh Suharna Surapranata. Namun posisi ini kemudian ditempati oleh Gusti Muhammad Hatta.

Dalam rapat Selasa (4/4) malam, setgab dikatakan sepakat untuk memberikan sanksi kepada PKS karena dianggap melanggar code of conduct. Hanya saja, belum jelas sanksi apa yang akan diberikan. Apakah hingga mengeluarkan PKS dari koalisi termasuk memecat menterinya yang duduk di pemerintahan.

Menurut Indra, dugaan itu juga terlihat dari konfigurasi pergeseran atau perubahan sikap dari salah satu anggota koalisi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi. ''Sebelumnya bersikap X, kemudian belakangan bersikap Y. Namun terakhir kembali bersikap X. Ini jelas patut diduga ada tawar menawar,'' papar dia.

Indra mengatakan, untuk saat ini lebih baik menunggu dan melihat perkembangan yang ada.

''Kita lihat sampai di mana drama pembela rakyat versus penghianat rakyat. Yang jelas dalam jihad membela rakyat, kita siap mengorbankan segala-galanya,'' pungkas anggota Komisi III DPR tersebut.

_______________

Sumber: Republika

Koalisi Jangan Menuntut Kepatuhan Membabi Buta

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, menilai, anggota koalisi mungkin saja berharap semua partai yang bergabung dalam Sekretariat Gabungan Pendukung Pemerintah tetap menjaga komitmen bersama. Namun, semestinya komitmen kepada aspirasi rakyat harus lebih tinggi dan diutamakan ketimbang komitmen koalisi antarpartai.

"Koalisi politik itu harus kritis dan bermartabat, dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan kehilangan akal sehat dan jangan menuntut kepatuhan secara membabi buta," kata Iberamsjah di Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

PKS itu dianggap menyalahi kontrak akibat berseberangan dengan kebijakan koalisi saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu.

Namun, lanjut Iberamsjah, Presiden Yudhoyono justru harus berterima kasih kepada PKS karena partai ini mendorong pemerintah untuk mendekati aspirasi rakyat, yaitu tidak menaikkan harga BBM. Sementara itu, partai-partai lain justru menjerumuskannya untuk menjauhi kehendak rakyat.

"Koalisi itu justru diperlukan untuk menjamin agar pemerintah tetap membela kepentingan rakyat," katanya.

Iberamsjah menekankan, koalisi sebaiknya dilakukan secara kritis. Anggota koalisi jangan hanya membebek kepada pemerintah, tetapi harus kritis dan memberi masukan yang baik.

_____________

Sumber: Kompas

PKS: Kami Bekerja untuk Publik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menyangkut koalisi di sekretariat gabungan (setgab) ada di Majelis Syuro dengan Presiden SBY. "Jalurnya adalah Majelis Syuro dan SBY, jadi apapun keputusannya kami terima," ujar Juru bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera di Jakarta, Rabu (4/4).

Ketika ditanya mengapa PKS tidak diundang ke kediaman Ketua Koalisi Setgab, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tadi malam. Mardani mengatakan tidak mengetahui, apakah PKS diundang atau tidak.

"Kita diundang silahkan kalau tidak diundang tidak masalah. Yang paling utama adalah bekerja buat publik, dan itu kami konsisten, ini bisa dilihat di century, mafia pajak dan BBM, bukan kita ingin berbeda, namun kita bekerja buat publik. Yang jelas, kami tidak akan lari dari keputusan kami," ujar Mardani.

Masalah pencopotan menteri, bukan wewenang PKS untuk ngotot, Pasalnya hal itu adalah hak preogratif Presiden SBY. "Kami tidak akan menangis dan meratap. Kami tidak bicarakan itu. Kami tidak akan menangis dan meratap kalau menteri dari PKS dicopot," paparnya.

Dia mengatakan, masalah pengunduran diri PKS dari koalisi bukan wewenang anggota, tetapi Mejlis Syuro. Karenanya, dia belum mau menanggapi karena memang belum ada pembicaraan akan keluar dari koalisi. "PKS, saya ingatkan fokusnya buat bekerja buat publik, kalau ada yang protes PKS tidak pro rakyat, silahkan, kami fokus bekerja saja, "imbuhnya.

_______________

Sumber: Republika

Mahfudz: Isu PKS Ditendang tak Penting Buat Rakyat

Kabar ditendangnya Partai Keadilan Sejahtera dari Sekretariat Partai Koalisi makin kencang. PKS menganggap isu tersebut tidak penting. "Isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Mahfudz, isu besar yang harus dijawab pemerintah adalah mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah bahan bakar minyak akan naik, kapan dan berapa besar kenaikannya. Selain itu juga masalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang sudah berlangsung sebulan akibat pengumuman rencana kenaikan harga BBM yang disampaikan jauh hari.

"Ini yang dibutuhkan rakyat jawaban dari pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR ini. Soal koalisi, ujar Mahfudz, PKS siap menerima konsekuensi apapun dari sikap politiknya menolak tegas rencana kenaikan harga BBM. Ia meminta Setgab jangan sibukkan masyarakat dengan isu koalisi.

""Turunkan harga-harga sekarang. Itu pesan hati rakyat Indonesia," kata Mahfudz.(Andhini)

_________________

Sumber: Metrotvnews

Menteri PKS Lebih Profesional Dibanding Menteri Parpol Koalisi Lainnya

Beberapa hari ini isu reshuffle sangat kuat menerpa menteri-menteri PKS karena PKS bersebarangan dengan pemerintah dalam kenaikan harga BBM di sidang Paripurna DPR (30/03/2012). Isu ini bukan kali ini saja menerpa PKS, sebelumnya telah terjadi beberapa kali isi reshuffle bahkan Menristek yang sebelumnya dijabat oleh Menteri dari PKS telah direshuffle.

Partai Demokrat menganggap reshuffle ini perlu karena akan menyulitkan menteri-menteri PKS untuk bersikap profesional sehubungan dengan sikap PKS yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Hal inipun dibantah oleh menteri-menteri PKS atas sikap keprofesionalan ini. PKS sendiri mempersilahkan kepada SBY selaku presiden untuk mengecek kinerja dan keprofesionalan menteri-menri PKS sendiri.

Pernyataan Partai Demokrat tentang ketidakprofesionalan menteri-menteri PKS ini tentunya harus dibuktikan dengan proses evaluasi kinerja mereka, bukan berdasarkan berseberangan atau tidaknya partai mereka dalam mendukung setiap tindakan pemerintahan.

Hal sederhana saja dalam keprofesionalan ini bisa dibandingkan secara sederhana antara menteri-menteri dari PKS dengan menteri-menteri lainnya dari mitra koalisi. Berikut beberapa menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai :

1. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa : Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali : Menteri Agama.

Hal ini sangat berbeda dengan PKS yang sangat ditekankan bahwa tidak bolehnya memiliki jabatan ganda karena justru akan sangat mempengaruhi keprofesionalan dari para menteri. Bahkan menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi terbelenggu dalam bersikap ketika harus membela rakyat atau justru mempertahankan kursi kekuasaan menterinya yang bisa bersama kita lihat ketika sidang Paripurna DPR kemarin dalam pengambilan keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM.

Lalu apakah partai demokrat tidak paham dengan sikap profesional dari menteri-menteri PKS? Atau justru kader-kader demokrat yang bernafsu untuk menduduki jabatan menteri-menteri tersebut karena bisa menjadi lumbung kekayaan dengan sikap-sikap mereka yang tidak pro rakyat?

______________

Sumber: Islamedia

Daftar Parpol "Penipu" Dan Pendukung Rakyat

Voting yang berlangsung tadi malam (30/03/2012) di gedung DPR telah membuka mata masyarakat Indonesia dan memberikan arti manakah parti-partai "penipu" dan manakah partai-partai yang memiliki komitmen setia pada rakyat.

Hasil voting yang terdiri atas 2 opsi yang jika disederhanakan, mana saja fraksi yang menolak kenaikan BBM dan mana saja fraksi yang mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Dari 2 opsi tersebut diperoleh suara untuk opsi pertama yang meripakan fraksi parpol yang menolak kenaikan BBM sejumlah 82 suara yang terdiri dari Fraksi PKS dan Geridra sedangkan untuk opsi kedua yang mendukung pemerintah menaikkan harga BBM sejumlah 356 suara yang terdiri dari Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB sedangkan Hanura dan PDI-P memilih walkout dari ruang sidang.

"Rakyatnya ditipu karena mereka enggak konsisten dengan pasal siluman. Kalau menolak ya menolak, jangan dibuat polemik ini menunjukkan mereka seolah-olah mendengar aspirasi rakyat tapi membohongi rakyat untuk citra," kata Budayawan, Benny Soesetyo, usai diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Menurut dia, pola permainan politik empat parpol koalisi selain Demokrat yakni Golkar, PAN, PPP dan PKB akan membuat rentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol makin membesar.

"Distrust kepada parpol makin besar, Pemilu 2014 akan jadi ancaman. Parpol akan dihukum di 2014 karena publik tidak lagi percaya parpol. Rakyat merasa dibohongi dan itu tercatat oleh masyarakat," terangnya.

Benny berpendapat putusan paripurna BB akan membawa dampak psikologi bagi masyarakat. Bila pemerintah tidak bertindak cepat membuat kebijakan prorakyat maka gelombang aksi sosial akan terjadi lagi.

Efendi Ghazali memberikan gelar bahwa PKS adalah Partai Konsisten Sekali. Gelar ini disematkan ke PKS karena melihat perjuangan PKS memperjuangkan aspirasi Rakyat secara konsisten. Apresiasi ini disampaikan Efendi Ghazali disampaikan melalui METROTV Live Breaking News saat dimintai komentarnya selepas rapat paripurna selesai.

Sebagaimana diketahui bahwa PKS memilih opsi 1 untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 tanpa ada perubahan. Opsi ini melarang secara tegas terhadap Pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Lebih lanjut Efendi Ghazali mengungkapkan bahwa publik Indonesia semakin jelas partai mana yang benar-benar memperlihatkan keseriusanya membela rakyat. Meskipun kalah dalam rapat paripurna, kekalahan PKS adalah kalah secara terhormat.(dtk/ismed)

________

Sumber: Islamedia

Hilmi : PKS Siap Di Dalam Atau Di Luar Pemerintah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.

Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.

Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan.

Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.

__________

Sumber: Islamedia

Inilah Kesaksian Mabruri Tentang Profesionalitas Tifatul Sembiring

Sejak ditugaskan di pos Menteri Komunikasi dan Informatika, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring bekerja secara profesional dan tidak mencampuradukkan urusan kementerian dengan urusan partai.

Begitu kesaksian Mabruri Ak, salah seorang staf khusus Menkominfo. Kesaksian ini disampaikan Mabruri untuk menjawab tudingan yang mengatakan Tifatul dalam keadaan dilematis di tengah perdebatan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tudingan seperti itu disampaikan oleh, antara lain, salah seorang petinggi Partai Demokrat, Andi Nurpati.

“Sosialisasi kenaikan harga BBM sudah dilakukan oleh Menkominfo di bawah koordinasi Wapres. Kementerian Kominfo yang mengatur tampilnya menteri-menteri terkait di TVRI, RRI dan stasiun televisi swasta. Kementerian juga memasang iklan di beberapa media. Pak Tif bahkan memberikan kultwit di sosial media dengan followers beliau yang hampir 350 ribu orang,” ujar Mabruri.

Menurut Mabruri Kemenkominfo saat ini tidak bisa disamakan dengan Departemen Penerangan di masa lalu. Kemenkominfo sekarang hanyabertugas memfasilitasi komunikasi publik. Sementara sosialisasi substansi menjadi tanggung jawab kementerian lain yang terkait.

“Kalau soal pendapat, Pak Tifatul itu ikut arahan Presiden kok. Beliau tidak pernah menentang kebijakan pemerintah. Tapi soal hubungan dengan partai itu kan lain. Ada mekanismenya sendiri. Jangan dicampuradukan dong,” demikian Mabruri.

__________

Sumber: rmol

Effendi Ghazali : PKS, Partai Konsisten Sekali

Penolakan secara tegas yang dilakukan oleh Fraksi PKS pada Rapat Paripurna DPR Sabtu(31/3) dini hari, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya berasal dari Pengamat Politik Efendi Ghazali.

Efendi Ghazali memberikan gelar bahwa PKS adalah Partai Konsisten Sekali. Gelar ini disematkan ke PKS karena melihat perjuangan PKS memperjuangkan aspirasi Rakyat secara konsisten. Apresiasi ini disampaikan Efendi Ghazali disampaikan melalui METROTV Live Breaking News saat dimintai komentarnya selepas rapat paripurna selesai.

Sebagaimana diketahui bahwa PKS memilih opsi 1 untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 tanpa ada perubahan. Opsi ini melarang secara tegas terhadap Pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Lebih lanjut Efendi Ghazali mengungkapkan bahwa publik Indonesia semakin jelas partai mana yang benar-benar memperlihatkan keseriusanya membela rakyat. Meskipun kalah dalam rapat paripurna, kekalahan PKS adalah kalah secara terhormat. [rv]

______________

Sumber: Islamedia

Habib Aboe Bakar : PKS Pilih Bela Rakyat, Demokrat Galau

Desakan sejumlah kader Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi ditanggapi dingin oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy.

Menurutnya, hal ini menunjukan bahwa Partai Demokrat galau dan mencoba mengalihkan isu. "Saya lihat ada yang galau dengan pilihan politiknya, mereka berhitung popularitasnya akan turun, maka kemudian mereka mengalihkan isu dari kenaikan harga BBM ke persoalan koalisi," ujarnya kepada Tempo, Ahad 1 April 2012.

Posisi PKS dalam koalisi kembali terancam. Sejumlah kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mendepak PKS dari koalisi karena berani menentang kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR Jumat kemarin.

Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya. Penolakan PKS ini berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya

Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang menolak pemerintah menaikkan harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Melalui pemungutan suara, akhirnya opsi koalisi yang menang.

Menghadapi desakan ini, Aboe mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat tidak elok. Ia menganggap persoalan koalisi hanya upaya pembelokan isu dari kenaikan BBM ke masalah koalisi.

"Saya kira hal seperti ini tak elok lah, masak ketika mereka harus dihukum rakyat karena pilihan politiknya kini berupaya membelokkan persoalan. Bila parpol membela rakyat harus disalah salahkan lantas bagaimana lagi yang benar," ujarnya.

Aboe mengatakan, sejak awal PKS sudah tegas menolak kenaikkan harga BBM. Hal ini, menurutnya disampaikan berbagai orasi politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam berbagai kesempatan. "Pilihan politik kami tak perlu dipertanyakan lagi, bila memang posisi pemerintah berseberangan dengan rakyat, maka PKS akan tetap bersama dengan rakyat," ujarnya.

Bahkan, menurutnya, komitmen PKS itu juga sudah diamini oleh Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin. "Ketua Majelis Syuro, Ust Himli Aminudin telah memberikan arahan kepada semua kader untuk senantiasa istiqomah bersama rakyat, selalu bekerja untuk bangsa, baik dalam pemerintahan maupun diluar," ujarnya.[tempo.co]