Ketua DPW PKS Jakarta, Slamet Nurdin mendesak KPUD Jakarta untuk
menggunakan data e-KTP sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kada
DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 11 Juli 2012. “Ada selisih yang
sangat besar antara data e-KTP dengan DPT yang ditetapkan oleh KPUD,”
kata Slamet saat menerima Ketua KPUD Jakarta dan jajarannya di Markas
Pemenangan Hidayat–Didik, Jalan Buncit Raya Nomor 30, Jakarta Selatan,
Senin (21/5) siang.
Slamet yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Hidayat–Didik ini menjelaskan perbedaan antara data e-KTP dan DPR sekitar 1,4 juta lebih. Menurut data e-KTP, penduduk Jakarta berjumlah sekitar 5,6 juta, sedangkan menurut data KPU Jakarta, penduduk Jakarta yang tercatat sebagai DPT sebanyak 7 juta.
Melihat perbedaan ini, Ketua Tim Pemenangan Hidayat–Didik, Triwisaksana mengatakan seharusnya KPU Jakarta menggunakan data e-KTP untuk DPT pemilu kada. “E-KTP kan data bersih penduduk Jakarta, dan Mendagri mengatakan bahwa e-KTP Jakarta sudah 100 persen, bahkan Pemda mendapat penghargaan karena pertama kali menyelesaikan e-KTP,” terang Sani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Menanggapi itu Ketua KPUD Jakarta, Dahlia Umar mengatakan penggunaan e-KTP sebagai dasar penetapan DPT sangat susah. Ia menerangkan bahwa pencatatan e-KTP terakhir adalah akhir 2011, terlalu jauh dengan jarak pemilu. Selain itu, ia menambahkan e-KTP tidak mencatat penduduk Jakarta yang saat ini berada di luar Jakarta.
Meski demikian, PKS Jakarta bersikukuh agar KPUD Jakarta menggunakan data e-KTP sebagai DPT. PKS Jakarta juga menemukan sebanyak 9,22 persen atau sekitar 648.000 suara fiktif (Ghost Voters) dalam DPT yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. PKS Jakarta meyakini bahwa jika dilakukan penelitian secara mendalam, jumlah tersebut pasti akan meningkat jauh. PKS Jakarta menang pemilu di DKI Jakarta pada 2004 dengan sekitar 700.000 suara.
Slamet yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Hidayat–Didik ini menjelaskan perbedaan antara data e-KTP dan DPR sekitar 1,4 juta lebih. Menurut data e-KTP, penduduk Jakarta berjumlah sekitar 5,6 juta, sedangkan menurut data KPU Jakarta, penduduk Jakarta yang tercatat sebagai DPT sebanyak 7 juta.
Melihat perbedaan ini, Ketua Tim Pemenangan Hidayat–Didik, Triwisaksana mengatakan seharusnya KPU Jakarta menggunakan data e-KTP untuk DPT pemilu kada. “E-KTP kan data bersih penduduk Jakarta, dan Mendagri mengatakan bahwa e-KTP Jakarta sudah 100 persen, bahkan Pemda mendapat penghargaan karena pertama kali menyelesaikan e-KTP,” terang Sani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Menanggapi itu Ketua KPUD Jakarta, Dahlia Umar mengatakan penggunaan e-KTP sebagai dasar penetapan DPT sangat susah. Ia menerangkan bahwa pencatatan e-KTP terakhir adalah akhir 2011, terlalu jauh dengan jarak pemilu. Selain itu, ia menambahkan e-KTP tidak mencatat penduduk Jakarta yang saat ini berada di luar Jakarta.
Meski demikian, PKS Jakarta bersikukuh agar KPUD Jakarta menggunakan data e-KTP sebagai DPT. PKS Jakarta juga menemukan sebanyak 9,22 persen atau sekitar 648.000 suara fiktif (Ghost Voters) dalam DPT yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. PKS Jakarta meyakini bahwa jika dilakukan penelitian secara mendalam, jumlah tersebut pasti akan meningkat jauh. PKS Jakarta menang pemilu di DKI Jakarta pada 2004 dengan sekitar 700.000 suara.
___________
Tidak ada komentar:
Posting Komentar