Bidpuan PKS Kab Madiun Selenggarakan Pesantren Anak

Pada hari Ahad, 22 juli 2012, Bidang Perempuan (Bidpuan) DPD PKS Kabupaten Madiun menyelenggarakan kegiatan Pondhok Romadhon Anak. Pesantren anak ini diselenggarakan secara serentak di 3 wilayah yakni di kecamatan Madiun, kecamatan Wungu dan kecamatan Kebonsari. Acara yang dikhusukan untuk anak-anak balita sampai kelas 6 SD tersebut diikuti ratusan anak kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Madiun. Acara ini juga sekaligus untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2012. Selain untuk mengajari dan memotivasi anak dalam berpuasa dan meningkatkan amal ibadah, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian anak terhadap tetangga, sesuai dengan tema kegiatan Romadhon Partai Keadilan Sejahtera tahun ini yaitu PEDULI TETANGGA.

“Kita mengharapkan dengan kegiatan pondok Romadhon ini, anak-anak termotivasi untuk terus bersemangat dalam mengerjakan amal-amal kebaikan di bulan Romadhon dan menumbuhkan kepekaan sosial mereka terhadap lingkungan sekitar”, kata Asrifah selaku Kabid Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Madiun.

Kegiatan Pondok Romadhon Anak ini ditutup dengan acara buka puasa bersama yang sebelumnya didahului dengan membagi-bagikan takjil ke tetangga sekitar lokasi kegiatan.

PKS Kab Madiun Selenggarakan "Bendhe Ramadhan"

Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramdhan 1433 H, Kamis kemarin (19 Juli 2012) DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Madiun menyelenggarakan “Bendhe Ramadhan”. Seolah sudah menjadi tradisi setiap tahun, kegiatan yang dikemas dalam bentuk pawai simpatik tersebut diselenggarakan di dua tempat yaitu di Dapil 4 dan Dapil 5. Sesuai dengan nama kegiatannya, bendhe ramadhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada msyarakat bahwa sebentar lagi bulan suci ramadhan akan segera tiba.

Di Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Dolopo, Geger, dan Kebonsari, kegiatan “Bendhe Ramdhan” tersebut melibatkan sekitar 100 orang kader dan simpatisan dengan mengendarai satu buah kereta kelinci yang mengangkut ibu-ibu dan anak-anak, dua buah mobil dan 20 sepeda motor. Dalam acara yang dimulai pukul 14:00 WIB dan berakhir pada pukul 16:30 tersebut, sepanjang jalan yang ditempuh PKS mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya melalui pengeras suara. Kader PKS juga membagikan jadwal imsakiyah kepada masyarakat sekitar yang dilalui rute pawai. Masyarakatpun tampak antusias menyambut arak-arakan pawai tersebut karena memang cukup menarik dengan adanya kereta kelinci dan suara “bendhe”.

Selain mengajak untuk meningkatkan ibadah, PKS juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sosialnya terutama dengan tetangga dekatnya. Acara pawai simpatil yang menempuh rute Uteran (Selatan Polsek Uteran) - Pagotan-Nglandung-Bacem-Kebonsari-Krandegan-Doho-Dolopo.

Sedangkan di Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Wungu melibatkan 3 buah mobil, 57 sepeda motor, dengan tital peserta sejumlah kurang lebih 125 orang. Acara dimulai pukul 14.25 WIB dengan menempuh rute dari Desa Mojopureno-Sidorejo-Banjarsawi Kulon-Prambon-Dungus-Kare. Acara berakhir pada pukul 16:30 WIB.

Dengan Gerakan Pengarusutamaan Keluarga, Tingkatkan Kualitas Bangsa

Angka perceraian di kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Selama kurun waktu Januari hingga Desember 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memutus kasus perceraian sebanyak 1113 kasus. Terjadi peningkatan 0,6 persen dibandingkan tahun 2010. Penyebab kasus perceraian yang terjadi antara lain karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, adanya pihak ketiga juga karena terlalu lama ditinggal suami atau istri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Jumlah perceraian di Indonesia secara keseluruhan juga mengalami peningkatan. Data-data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa 5 tahun terakhir peningkatan perkara perceraian yang masuk adalah 81 persen.

Fenomena disintegrasi keluarga akan berbanding lurus dengan degradasi kualitas sosial bangsa. Salah satu teori dalam ilmu sosiologi tentang pentingnya institusi keluarga dalam menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa, yaitu “Family is The Fundamental Unit of Society” (keluarga adalah unit yang penting sekali dalam masyarakat). Artinya kalau institusi keluarga sebagai fondasi lemah maka bangunan masyarakat juga akan lemah. Menurut teori tersebut, masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat seperti kemiskinan, kekerasan dan berbagai macam masalah kebobrokan sosial adalah cerminan dari ketidakkokohan institusi keluarga.

Berbicara tentang keluarga, sungguh sejatinya kita sedang melayari samudera jatidiri manusiawi. Keluarga adalah institusi Robbani, institusi yang ada berdasarkan kehendak dan tuntunan Ilahi. Sebuah organisasi paling tua dan alami. Sebuah tatanan paling awal dari jejak-jejak manusia di bumi. Namun saat ini kehidupan masyarakat modern yang menawarkan gaya hidup hedonisme dan permissivisme menjadikan perkawinan yang selama ini sarat dengan nilai-nilai luhur dan sakral hanyalah hubungan secara hukum antar individu tanpa ada kaitannya dengan norma-norma agama dan kemanusiaan. Akibatnya maraknya perceraian dan gonta-ganti pasangan dianggap lumrah. Dan yang merasakan dampaknya adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan pengayoman. Sehingga kasus-kasus yang menimpa anak-anak semakin meningkat dari hari ke hari. Mulai dari kekerasan di kalangan remaja, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, tindak kriminalitas serta pornografi dan sex bebas.

Masyarakat Internasional sesungguhnya sudah sejak lama memberikan pengakuan penuh terhadap signifikasi keluarga. Dalam sebuah kesepakatan internasional yang paling mendasar ialah Universal Declaration of Human Right yang salah satu resolusinya menyebutkan keluarga adalah satuan alamiah dan penting dari sebuah masyarakat dan diwajibkan untuk dilindungi oleh masyarakat dan negara. Demikian juga dalam Konferensi Internasional Doha untuk Keluarga yang salah satu tujuannya adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga nasional untuk merumuskan, malaksanakan dan memantau kebijakan sehubungan dengan keluarga.

Karena pentingnya mewujudkan ketahanan keluarga menuju keluarga berkualitas, maka Partai Keadilan Sejahtera mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam Gerakan Pengarusutamaan Keluarga, ialah sebuah gerakan yang sistematis dan terpadu-lintas sektoral dan lintas teritorial-untuk menjadikan keluarga sebagai basis transformasi sosial bangsa dan dasar pengambilan kebijakan.

Hasil yang diharapkan dalam Gerakan Pengarusutamaan Keluarga adalah lahirnya dan dilaksanakannya berbagai kebijakan publik berbasis keluarga. Yaitu kebijakan publik yang menjadikan keluarga sebagai pertimbangan utamanya, menilai apa manfaat yang diterima keluarga dari kebijakan tersebut, seraya mengupayakan minimalisasi dampak kebijakan terhadap eksistensi keluarga.

Dengan strategi Pengarusutamaan Keluarga ini kita harapkan Indonesia memperoleh kembali keluhurannya sebagai bangsa yang dihormati di kawasan ini, sebab memiliki keunggulan daya saing serta memiliki standar moralitas yang tinggi, sehingga keamanan, ketertiban juga kenyamanan menjadi hal yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
___________________________
Oleh : Asrifah Nur Aisyah, Ssi, Apt

(Ketua Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kab. Madiun)

Hari-hari Presiden Terpilih Muhammad Mursi

Presiden Mesir terpilih Muhammad Mursi, seorang akademisi dan hidup sehari-hari secara sederhana, kini mengalami kerepotan. Ia harus mengubah cara hidupnya lantaran tuntutan protokol kepresidenan, terutama menyangkut keamanannya.

Mursi tinggal di rumah kontrakan di distrik Tajamu’ al Khamis, Kairo baru. Mursi dan keluarganya hanya memiliki rumah di Zagazig, 100 kilometer arah timur Kairo. Mereka terpaksa mengontrak rumah di Kairo setelah Mursi menjadi ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik Ikhwanul Muslimin, April tahun lalu.

Mursi dan keluarganya yang memiliki dasar agama sangat kuat dan amat disiplin dalam beribadah bersikeras selalu shalat di masjid meskipun telah menjadi presiden.

Mursi terkejut setiap akan shalat subuh di masjid dekat rumahnya, melihat pengamanan sangat ketat dari pasukan pengawal presiden. Jalan-jalan di sekitar rumahnya diawasi petugas yang siaga. Bahkan, jalan-jalan sekitar rumah Mursi ditutup ketika presiden terpilih itu lewat. Mursi pun mengeluhkan sistem pengamanan yang sangat ketat itu.

Sumber pasukan pengawal presiden (paswalpres) mengungkapkan, Mursi meminta sistem pengamanannya diperlonggar dan konvoi kendaraan yang mengiringi saat bepergian dikurangi supaya tidak mengganggu lalu lintas.

Kendaraan yang mengiringi presiden ini terdiri dari 10 mobil pengawal, sebuah ambulans, serta beberapa sepeda motor polisi. Namun, pihak pengawal mengatakan sistem pengamanan seperti itu sudah standar terhadap seorang presiden.

Pihak paswalpres telah meminta secara resmi agar Mursi pindah dari rumah kontrakannya sekarang yang agak jauh dari kantor presiden di Istana Al Ittihadiyah, ke Istana Al Salam yang berdampingan. Namun, Mursi masih menolak pindah.

Menurut harian Misri al Youm, paswalpres mencari jalan tengah dengan mengusulkan agar Mursi menjalankan shalat di masjid yang lebih dekat dengan rumahnya, atau masjid dekat istana Al Ittihadiyah jika nanti pindah ke istana Al Salam.

Ketika mengunjungi kantor kepresidenan, Senin dan Selasa lalu, Mursi selalu menjadi imam dalam shalat bersama para pegawai istana.

Mursi diberitakan mendadak marah ketika melihat anggota paswalpres berdiri di bawah terik matahari. Setelah bertanya kepada komandan pengawal, Mursi meminta anggota pengawal yang berdiri di bawah terik matahari segera bubar dan mencari tempat teduh.

Menurut harian al Ahram, secara protokol, presiden tidak harus tinggal di istana, tetapi bisa tinggal di vila atau rumah sewaan. Istri presiden juga tidak harus mendampingi presiden dalam acara resmi dan tidak perlu menemani bila presiden bepergian ke luar negeri.

Paswalpres kini juga direpotkan oleh istri Mursi, Sayyidah Nagla Mahmud, yang belum mau pindah dari Zagazig ke kota Kairo karena harus menunggui putra bungsunya, Abdullah, menyelesaikan ujian akhir sekolah menengah. Paswalpres pun menempatkan 10 petugas dan tiga kendaraan untuk mengamankan rumah Mursi di Zagazig, tak jauh dari Universitas Zagazig itu.

Mursi juga memerintahkan tidak memasang fotonya di kantor pemerintah atau di mana saja. Hal itu berbeda dengan kebiasaan pemimpin Arab yang suka jika fotonya dipasang di mana-mana, bahkan membuat patung dirinya. (Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir)

____________

Kompas

FPKS Sesalkan Pernyataan Menkes Baru Kampanyekan Pemakaian Kondom

Baru saja dilantik, Menteri Kesehatan (Menkes) baru, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH membuat sebuah gebrakan di awal masa kerjanya dengan rencana akan lebih meningkatkan kampanye penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko termasuk kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko juga menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut data dari BKKBN. Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.

“Kami sangat menyesalkan statmen ibu Menkes yang mengatakan akan membuat gebrakan menggalakan penggunaan kondom untuk kelompok seks beresiko termasuk kepada remaja dan masyarakat. Justru dengan itu pemerintah melegalkan Sex bebas (Zina) dengan alasan mensosialisasikan penggunaan kondom,” ujar Anggota Komisi IX Herlini Amran di Gedung DPR, Selasa (19/06).

Lebih lanjut menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera ini, “Mestinya Pemerintah lebih meningkatkan penyuluhan pengetahuan komprehensif terkait program kesehatan reproduksi wanita bagi remaja usia di bawah 15 tahun, karena masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 65%, hanya tercapai 11,4% pada tahun 2011,” desaknya.

Menurutnya, Hal lain yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah meningkatkan pengkhususan sosialisasi kepada komunitas beresiko/rentan. “Karena berdasarkan hasil survei perubahan perilaku yang dirilis Kemenkes, malah 55% dari keseluruhan infeksi baru HIV dan kasus AIDS disebabkan oleh hubungan seks heteroseksual, atau naik dua persen dibandingkan lima tahun lalu,” ujarnya.

Herlini mengatakan bahwa justru yang terpenting itu Kemenkes harus lebih mendorong penyusunan regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di seluruh daerah, dan penyuluhan penggunaan kondom di berbagai lokasi yang beresiko terjadinya penularan seperti kafe, lokalisasi, lembaga pemasyarakatan dan tempat kerja di lepas pantai, pertambangan, dan kawasan hutan.

Kunci menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut anggota DPR dapil Kepulauan Riau ini bukan dengan memudahkan penggunaan kondom kepada remaja, justru yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi program kesehatan reproduksi kepada remaja dan mengkampanyekan larangan sex bebas di luar nikah selain pemerintah juga harus dapat bekerjasama lintas sektor berbagai lembaga pemerintah (Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, BKKBN). Walau bagaimana pun peran utama agama menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, sehingga masalah ini dapat terselesaikan dari hulu sampai hilirnya,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun Kemenkes per 30 Juni 2011, ada 26.483 kasus AIDS dan 66.693 kasus HIV. Total ada 93.176 kasus atau 50% dari estimasi nasional (data ODHA 2011 diprediksi mencapai 210 ribu orang). Data tersebut dihimpun dari 32 provinsi dan 30 kabupaten dan kota di Indonesia. Menkes menyatakan dalam 20 tahun setelah upaya penanggulangan HIV digulirkan di Indonesia, pemerintah masih menghadapi masalah yang sama, dan belum terjadi perubahan signifikan.

_________

Dakwatuna

PKS Tak Akan Tiru Cara Nasdem

Langkah Partai Nasional Demokrat membekali caleg-calegnya dengan dana dalam Pemilu maupun Pilkada, ditekankan  tidak akan ditiru oleh PKS. Partai itu menyatakan akan mengedepankan peningkatakan kinerja kepartaian untuk perbaikan hidup rakyat dan umat sebagai strategi pemenangan Pemilu. “

Ukuran kinerja politik yang baik akan memberikan kepercayaan rakyat,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal kepada Republika, Senin (11/6).

Menurut Mustafa uang merupakan keniscayaan dalam kerja-kerja politik. Namun itu tidak berarti bahwa uang akan menentukan keberhasilan sebuah partai. Keberhasilan partai menurut dia amat ditentukan oleh kreatifitas berpikir dan kerja keras kader partai.

Biaya besar tanpa dibarengi modal kreatifitas sama saja ibarat menggarami air lautan. “Percuma,” ujarnya. Dalam situasi rakyat yang diliputi berbagai bentuk keprihatinan, maka partai, menurut dia, seharusnya tidak mengumbar janji uang kepada publik.  “Malu kita bicara soal dana,” katanya.

Mustafa mengatakan, saat ini PKS masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. PR itu diantaranya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata pada rakyat Indonesia.

_____________

ROL

Wali Kota Depok ke Kantor Naik Sepeda Motor

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke kantor sebagai perwujudan atas program hemat energi. "Tak masalah menggunakan sepeda motor, karena sudah biasa sebelumnya," kata Nur Mahmudi yang mengendarai sendiri sepeda motor dari kediaman di Cimanggis menuju Balaikota Depok di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya dengan para aparatur PNS di Kota Depok sepakat untuk tidak menggunakan mobil dinas selama satu hari setiap Selasa atau "One Day No car". "Program tersebut diberlakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil di Kota Depok," ujarnya.

Pada hari pertama "One Day No Car", dia menggunakan sepeda motor matic warna putih-biru bernomor polisiB 6274 EUT.

Ia mengatakan, berdasarkan lima kebijakan Presiden tentang penghematan bahan bakar minyak dan listrik, yaitu pertama pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, kedua pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya, ketiga pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Kelima penghematan penggunaan listrik dan air di Kantor Pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN maupun BUMD.

Selain itu juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Mengacu pada kebijakan Presiden dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012.

"Gerakan 'One Day No Car' bertujuan untuk penghematan penggunaan bahan bakar non subsidi dan mengurangi polusi udara di lingkungan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya menghemat energi mengingat bahan bakar minyak merupakan energi yang ketersediaannya terbatas dan tidak bisa diperbaharui.

Dengan program tersebut diharapkan Kota Depok bisa turut berkontribusi bagi keberlangsungan energi nasional sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh generasi di masa yang akan datang.

Wali Kota berharap kebijakan tersebut akan menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan kendaraan pribadi dan lebih memilih tranportasi umum dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

__________

Republika

DPD PKS Kab Madiun Selenggarakan Sosisalisasi 4 Pilar Kebangsaan

DPD PKS Kabupaten Madiun pada hari Minggu, 10 Juni 2012 kemarin telah menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertempat di gedung Diklat Gulun, Kota Madiun. Acara sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 70 orang Kepala Desa di lingkup wilayah Kabupaten Madiun. Hadir sebagai narasumber adalah Ir. H. Memed Sosisawan, M.E, anggota MPR & FPKS DPR-RI.

Empat pilar kebangsaan itu adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dasar negara Pancasila, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini  telah menjadi kunci dalam mengelola keutuhan bangsa Indonesia. Pilar-pilar negara ini juga yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena pilar-pilar bangsa ini menjadi dasar dalam mengelola negeri yang terdiri dari tebaran pulau dan kepulauan yang berjumlah sekitar 17.000 pulau dan sedikitnya 500 suku dan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa.

Mengelola sebuah bangsa yang plural memang penuh tantangan. Pemerintah seringkali berhadapan dengan berbagai problematika baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri kita dihadapkan pada tantangan berbagai problematika sosial seperti: persoalan kemiskinan dan pengangguran. Masalah sosial ini semakin kompleks kalau ditambahkan lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti: gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/AIDS, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar dan lain-lain.

Masalah lain yang seringkali terjadi adalah masih banyaknya kasus-kasus kriminal dan tindakan teror yang membuat masyarakat tidak nyaman. Padahal jaminan kemananan mutlak diperlukan untuk memperkuat roda perekonomian nasional. Perekonomian akan stagnan tatkala terjadi gangguan keamanan. Kita berharap dengan kewenangan yang telah diberikan negara, aparat keamanan bisa mencegah terjadinya berbagai gangguan keamanan. Sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar.

Kompleksnya masalah sosial tentu saja akan menghambat kemajuan bangsa. Berbagai program pembangunan pun akan terganggu ketika masalah sosial dan keamanan tidak bisa diredam dan diatasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pemecahan perlu dicarikan solusinya. 

Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, maka diharapkan akan terbentuk karakter bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Disini semakin jelas bahwa tanggung jawab negara terbagai dua. Pertama, tanggung jawab terhadap dalam negeri yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, tanggung jawab terhadap bangsa-bangsa di dunia internasional yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Impilikasinya, kalau negara kita ingin berperan aktif di dunia internasional, maka tata kelola dalam negeri harus semakin baik. Karena bagaimana mungkin dalam kondisi yang kurang kondusif kita akan berperan optimal dalam dunia internasional.

Eksistensi Negara Republik Indonesia (NKRI) akan semakin kokoh seiring dengan terjadinya penguatan karakter bangsa. Karakter bangsa itu bersumber dari dari empat pilar kebangsaan yang telah menajadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat karakter bangsa diperlukan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada segenap elemen bangsa baik pada aparat pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat maupun para pelajar. Proses sosialisasi empat pilar kebbangsaan ini bisa diintegrasikan dengan berbagai even yang telah berjalan sehingga bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Khusus sosialisasi terhadap para pelajar yang merupakan generasi harapan bangsa, maka sosialisasi empat pilar kebangsaan bisa diintergrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada seperti: Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

Dengan demikian, bangsa ini akan mengenal, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan tersebut, antara lain: nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid), demokrasi (musyawarah), Hak Asasi Manusia, Pluraritas Persatuan dan Kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai tersebut juga akan menjadi landasan idiil kehidupan bersama.

Pengurus PKS Tingkat Kelurahan se-Jakarta Bertekad Menangkan Hidayat-Didik

Jakarta - Sekitar lima ratusan kader yang menjadi dewan pengurus ranting Partai Keadilan Sejahtera, hadir dalam konsolidasi pemenangan pasangan calon gubernur DKI Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini.

Dewan Pengurus Ranting (DPRa) merupakan ujung tombak partai yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan. DPRa PKS telah menjangkau seluruh 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan saat ini, jangkauan PKS juga telah menyentuh hingga ke RW dengan dibentuknya Kordinator RW (Korwe).

Dalam agenda tersebut hadir presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustad Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam orasinya, Luthfi menyampaikan bahwa kekuatan dari PKS bukan terletak pada ketokohan, melainkan pada solidnya kekuatan kader.

"PKS tidak besar dikarenakan satu atau dua tokoh yang berpengaruh, tapi PKS menjadi besar karena memiliki kekuatan kader," ungkap Luthfi di markas pemenangan Hidayat+Didik, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2012).

Ia juga menambahkan bahwa selama ini, PKS dikenal dengan keunggulannya yang memiliki kader setia, militan dan berjuang tanpa pamrih. Satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh partai maupun kandidat lain.

"Partai lain boleh membanggakan kekuatan finansial, sementara PKS punya kader dengan keikhlasannya yang tidak dapat dinilai dengan rupiah," tambah  Luthfi.

Sebagian masyarakat masih merasa heran dengan "massive" nya gerakan sosialisasi setiap calon dari PKS. Kecurigaan bahwa PKS disokong dana kuat pun menguak. Padahal, justru kader yang memberikan infaq bukan dibayar.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid, calon gubernur yang diusung PKS dalam pilkada DKI kali ini menyampaikan bahwa perjuangan dakwah sudah jauh. Tiada alasan untuk mundur.

"Kita sudah sama-sama jauh berjuang, sehingga tak ada alasan lain selain untuk terus maju," tutur Hidayat.

___________

Hidayatdidik

Politikus PKS Yakin Yusril Menangkan Gugatan Grasi Corby

Politikus PKS, Indra SH, meyakini PTUN akan memenangkan gugatan grasi Schapelle Leigh Corby yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Pengurangan hukuman yang diberikan Presiden SBY kepada WN Australia terpidana kasus narkoba itu memang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

"Penggunaan hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi Corby menurut saya bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik," kata Indra melalui telepon, Jumat (8/6/2012).

Dia menjelaskan pemberian grasi terhadap narapidana yang menyelundupkan 4 kilogram ganja ke Bali pada 2004 tidak sesuai dengan UU 7/1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika.

Pemberian grasi itu juga dianggap bertentangan dengan UU Narkotika, PP 28/2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan trans-nasional terorganisir.

"Serta juga bertolak belakang dengan kebijakan Menkumham melakukan moratorium remisi terpidana korupsi, terorisme, narkoba. Berdasarkn hal-hal itu, saya yakin gugatan atas grasi Corby punya peluang besar untuk menang atau dikabulkan oleh PTUN," tuturnya

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pemberian grasi Corby akan melemahkan semangat pemberantasan narkotika. "Jadi kita harus tidak boleh memberikan toleransi untuk kasus narkoba," ujar Indra.

_________

Detikcom