JAWABAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP PENDAPAT GUBERNUR TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA INISIATIF DPRD
Juru Bicara : Ir. H. Artono
Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Yth. Pimpinan Rapat,
Yth. Sdr. Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur,
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya,
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur,
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.
Alhamdulillah, Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat Iman, Islam maupun ilmu kepada kita sekalian, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di ruangan ini dalam rangka menjalankan amanah konstitusional, yakni, Penyampaian Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap Pendapat Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Inisiatif DPRD, yaitu : Raperda tentang Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu, Raperda Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif, Raperda Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Raperda Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan Raperda Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Timur. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya. Amin.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, kami Fraksi PKS menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak gubernur yang telah menyampaikan pendapat terhadap 5 (lima) Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Jawa Timur. Penjelasan, kritiik, saran dan masukan yang cukup kontributif dan konstruktif dari penjelasan pendapat gubernur tersebut akan sangat berharga bagi upaya pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan pembahasan kelima Raperda Inisiatif DPRD ini sehingga menjadi Raperda yang visible, komprehensif dan menjadi kebijakan regulatif yang dapat memberi solusi terhadap pelbagai problematika pembangunan di Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, akan disampaikan Jawaban Fraksi PKS DPRD Jawa Timur terhadap pendapat gubernur atas lima Raperda Inisiatif DPRD, secara berurutan, mulai dari :
- Raperda Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Jawa Timur;
- Raperda Tentang Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif;
- Raperda Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Raperda Tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang, dan;
- Raperda Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Timur.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Pertama, Raperda Pelayanan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Jawa Timur
Dasar filosofis dari dibentuknya suatu
aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, juga
yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Hukum merupakan instrumen agar keadilan bisa dicapai sesuai dengan
harapan publik. Namun, proses penegakan keadilan melalui instrumen hukum
selalu diterpa dilema yang tak berkesudahan. Tarik-menarik kepentingan
hukum dengan kepentingan di luar hukum mengayun pendulum keadilan yang
sering kali tidak memosisikan diri pada porsi yang semestinya. Praktik
penyimpangan hukum karena faktor politik-kekuasaan dan ekonomi
menjadikan rakyat miskin sulit mendapatkan akses keadilan dan bahkan
seringkali menjadi korban dan praktek hukum modern itu sendiri.
Hak masyarakat untuk mendapatkan
keadilan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal
34 ayat (1) menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat (1) tersebut yang selanjutnya
diikuti dengan 3 ayat berikutnya, merupakan pasal yang mengatur
kesejahteraan sosial. Pasal tersebut juga bermakna bahwa
Negara/pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan usaha yang maksimal
guna menyejahterahkan masyarakatnya.
Dengan berdasarkan ketentuan di atas dan
undang-undang berikutnya yang telah disahkan oleh DPR, seperti
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), maka negara
mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir
miskin.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,
seyogyanya fakir miskin dipelihara hak-haknya oleh negara, dalam hal ini
pemerintah, termasuk hak-hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam
praktiknya, fakir miskin atau yang diistilahkan sebagai masyarakat
miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Akses
tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai
keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Karena itu, pemerintah
memiliki kewajiban konstitusional yang harus dijalankan untuk membantu
orang atau masyarakat miskin yang terkena kasus hukum.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dasar filosifis dan konstitusional di
atas harus menjadi landasan kita dalam mencermati dan membahas urgensi
Raperda Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Jawa
Timur ini. Karena itu, terkait dengan pendapat gubernur, F-PKS
berpendapat sebagai berikut ;
- Fakta sosiologis yang terjadi di Jawa Timur menunjukkan, bahwa
masalah kemiskinan dan nasib orang miskin di Jawa Timur masih menjadi
persoalan krusial, yang itu harus mendapat perhatian serius, penuh dan
maksimal dari pemerintah daerah propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data
BPS, Penduduk Jatim yang masih dalam kondisi miskin sebanyak 5,227 juta
jiwa. Kelompok masyarakat inilah yang paling rentan terkena dan
kerapkali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil.
- Fakta hukum; jumlah penduduk miskin sebanyak 5,227 juta jiwa
tersebut adalah tidak hanya miskin secara ekonomi semata (baca:
berpendapatan rendah), tapi juga miskin secara sosial, politik dan
hukum. Kemiskinan paripurna inilah yang menjadikan masyarakat/orang
miskin tidak berdaya ketika berhadapan atau terkena masalah hukum.
Sekali lagi, mereka kelompok paling rentan dan kerapkali menjadi korban
penegakan hukum yang tidak adil.
- Salah satu Hak Konstitusional warganegara yang telah dijamin dalam
Undang-undang Dasar negara kita adalah di bidang Penegakan dan
Perlindungan Hukum. Hak Konstitusional Warganegara di bidang Hukum
tersebut antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law),
dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun dalam
kenyataanya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak
dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis
maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan
dalam mengakses keadilan (acces to justice). Diskriminasi
sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan
hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu,
demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum
mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi
Hak Konstitusional warganegara, tetapi juga merupakan salah satu Hak
Konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.
Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran
advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum.
- Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan nafas baru
dalam perlindungan terhadap penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa.
Negara melalui peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada setiap
advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para
pencari keadilan yang tidak mampu berlandaskan amanat Pasal 22
Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun munculnya Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
masih dirasa belum cukup untuk menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan
kewajiban konstitusional negara untuk memberikan bantuan hukum yang luas
bagi masyarakat pencari keadilan.
- Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan teknis pelaksanaan bantuan
hukum tersebut belum menjamin pemenuhan bantuan hukum sebagai hak
konstitusional Warganegara. Hal ini dikarenakan apabila kita melihatnya
secara etis, bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh advokat
adalah hanya sebatas kewajiban moral profesi. Dimana Pengaturan yang
tepat terhadap kewajiban moral tersebut adalah pada tingkat kode etik
profesi yang dibuat oleh organisasi profesi advokat, bukan diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Baik advokat maupun negara pada dasarnya sama-sama
mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum
oleh advokat berdasarkan kewajiban moral, sedangkan pemberian bantuan
hukum oleh negara adalah berdasarkan kewajiban konstitusional. Peraturan
pemerintah yang bersifat teknis tidak mencakup kewajiban negara dalam
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan
yang tidak mampu.
- Banyak masyarakat atau orang miskin yang terkena kasus hukum, baik
dalam skala ringan maupun berat, atau terkait dengan pidana, perdata,
maupun tata usaha Negara, dan sebagainya, tidak dapat didampingi seorang
pengacara/advokat karena ketiadaan biaya untuk membayarnya. Melihat
kondisi ini, tentu saja, Negara atau pemerintah tidak bisa membiarkan
masyarakat miskin atau orang miskin “tetap” berada dalam kemiskinannya
dan ketidakberdayaannya dalam mengahadapi kasus hukum yang menimpanya.
Negara atau pemerintah harus hadir di tengah ketidakberdayaan warganya
yang miskin yang terkena masalah hukum.
- Di tengah ketidakberdayaan masyarakat miskin ketika berhadapan
dengan hukum, maka Negara atau pemerintah wajib mengakui dan menjamin
hak-hak bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan tanpa
memandang status, pangkat dan kedudukan. Komitmen konstitusional
tersebut harus diterjemahkan dalam konteks daerah, yakni dengan
pembuatan regulasi yang lebih implementatif dan memberi kepastian
terhadap nasib masyarakat atau orang miskin tersebut.
- Terkait dengan pendapat Gubernur, setelah dicermati dan dikaji
secara seksama, F-PKS menyadari bahwa Raperda Pelayanan Bantuan Hukum
ini masih terdapat persoalan, terutama pada aspek substansi materi yang
diatur dalam Raperda ini. Kritik dan saran yang disampaikan Saudara
Gubernur dan para pakar harus menjadi bahan masukan yang berharga bagi
DPRD, terutama komisi Pembahas untuk melakukan perbaikan dan pembenahan
secara substansial.
- Terkait dengan masalah penganggaran bantuan hukum, F-PKS berpendapat
bahwa masalah pengaturan penganggaran bantuan hukum ini memang
seyogyanya diatur sekaligus dalam Raperda ini, agar sinkron dengan
amanat UU No. 16 tahun 2011, terutama pasal 19. Masalah pengaturan
anggaran bantuan hukum bisa ditambahkan dalam beberapa pasal dalam
Raperda ini.
Pada prinsipnya F-PKS berpendapat bahwa
upaya pembelaan dan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di
Jawa Timur haruslah diwujudkan dalam bentuk kebijakan regulasi yang
lebih riil. Sebagai bentuk kebijakan pembangunan yang pro poor policy,
sudah menjadi kewajiban konstitusional pemerintah untuk memberi bantuan
kepada masyarakat tidak mampu, termasuk bantuan hukum. Dan sebagai
wujud kongkritnya di daerah adalah dengan kehadiran Raperda Pelayanan
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Jawa Timur ini. Namun
demikian, tentu saja harus mengacu pada peraturan per-Undang-Undang-an
yang berlaku, terutama UU No. 16 Tahun 2011.
F-PKS berpendapat bahwa secara yuridis,
susbtansi materi dan teknis yang diatur dalam Raperda ini masih ada
kekurangan dan kelemahan. Karena itu, pembahasan Raperda ini dapat
dilanjutkan dengan diserahkan kepada komisi pembahas, yakni komisi A.
Rapat dewan Yang Terhormat,
Kedua, Raperda Tentang Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif,
Ada tiga kemungkinan, mengapa Indonesia
harus mengimpor, padahal pada era tahun 1970-an atau sebelumnya
Indonesia justru merupakan eksportir sapi. Pertama, permintaan daging meningkat cukup besar dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan laju pertambahan produksi. Kedua, permintaan di dalam negeri meningkat tetapi produksi di dalam negeri tetap. Dan Ketiga, permintaan terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, namun produksi daging di dalam negeri cenderung berkurang.
Dari ketiga kemungkinan tersebut hanya
ada satu jawaban bila Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya jika ingin
mewujudkan swasembada daging sapi, yaitu meningkatkan populasi dan
produktivitas sapi yang dibarengi dengan peningkatan bobot badan dari
setiap ekor sapi yang akan dipotong. Peningkatan populasi dapat
dilakukan bila jumlah sapi betina produktif semakin banyak. Faktanya,
dalam beberapa tahun terakhir ini populasi sapi betina produktif di Jawa
Timur tidak bertambah dan justru dikhawatirkan semakin berkurang akibat
pemotongan yang terjadi di beberapa wilayah sumber ternak atau diekspor
ke daerah lain.
Dalam konteks Jawa Timur pun, ditengah
permintaan dan kebutuhan daging sapi yang semakin meningkat, pada saat
yang sama produktifitas sapi betina produktif semakin menurun.
Ketidakseimbangan ini jika tidak tangani secara serius melalui kebijakan
regulative, maka populasi dan ketersediaan konsumsi daging sapi di Jawa
Timur akan terancam.
Secara kuantitatif, masih cukup banyak
sapi betina produktif yang dipotong. Tentu saja kondisi ini, akan
menganggu dan mengancam populasi dan produksi daging yang berasal dari
sapi lokal. Masalah
Pemotongan sapi betina produktif sejak
zaman Hindia Belanda telah dilarang. Pelarangan tersebut juga diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun larangan tersebut tidak dikenai
sanksi, sehingga implementasinya di lapangan tidak efektif.
Selanjutnya, setelah diundangkannya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
pada tanggal 4 Juni 2009, bangsa Indonesia mempunyai landasan hukum
yang lebih kuat untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif. Orang
yang melanggar larangan ini diancam Sanksi Administratif berupa denda
sedikitnya 5 juta rupiah, dan Ketentuan Pidana dengan pidana kurungan
paling singkat 3 (tiga) bulan (Pasal 85 dan Pasal 86). Akan tetapi
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemotongan sapi betina produktif
masih banyak terjadi, dan sulit dikendalikan.
Dalam konteks daerah, Untuk menghambat
pemotongan sapi di kawasan ini juga diperlukan dukungan kebijakan dan
program lain untuk pengembangan ternak selain sapi, sebagai substitusi
untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat setempat. Salah satunya
adalah dengan dibuatkannya satu rancangan Peraturan Daerah tentang
Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif di Jawa Timur ini.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Terkait dengan pendapat Saudara Gubernur, F-PKS berpendapat sebagai berikut ;
- Bahwa praktik pemotongan sapi betina productif secara tidak
terkendali akan mengancam populasi dan produktivitas sapi di Jawa
Timur. Selain itu mengingat tingkat permintaan konsumsi daging sapi
di Jatim juga sangat tinggi. Karean itu, untuk menjaga kesinambungan
pengembangan produktivitas sapi, perlu adanya upaya pengendalian
terhadap pemotongan sapi, terutama terhadap sapi betina produktif.
Keberadaan sapi betina produktif ini harus dijaga dan dikembangkan
populasinya sebanyak-banyaknya. Dan salah instrument
pengendaliannya, yakni dengan perda. Raperda ini diharapkan mampu
menekan angka pemotongan sapi betina produktif, pada saat yang sama
pengembangbiakan sapi betina produktif terus dilakukan.
- Pengawasan merupakan aspek terpenting dalam pengaturan larangan
sapi betina produktif. Karena pengaturan aspek pengawasan ini
harus mendapat porsi pengaturan yang lebih jelas, tegas sehingga
memberi efek dan dampak signifikan terhadap upaya kita dalam
mengembangkan swasembada daging sapi.
- Terkait dengan judul Raperda, F-PKS sepakat bahwa perlu ada
perbaikan dan perubahan redaksional judul agar disesuaikan dengan
kaidah-kaidah dalam sebuah pembuatan peraturan daerah.
- Bahwa untuk meningkatkan populasi dan produksi daging sapi di
Jawa Timur, diperlukan pembangunan kebijakan yang komprehensif,
mulai dari hulu hingga hilirnya. Raperda ini hanya salah satu
instrument saja untuk mengendalikan populasi dan produksi sapi betina
produktif. Karena itu, tidak berhenti pada kebijakan regulative
pelarangan sapi betina produktif, tapi juga masalah pengadaan sapi
betina produktif, pengaturan tata niaga ternak sapi, dan bagaimana
masalah penegakan aturan hukumnya. Pemerintah propinsi harus
mengendalikan lalu lintas ternak sapi yang keluar dari Jawa Timur.
- Faktanya; penjualan sapi jantan (untuk konsumsi dagaing) ke
luar propinsi sangat tinggi, (kenapa dijual keluar, karena harganya
mahal), sementara kebutuhan daging jawa timur tidak memadai. Oleh
karena itu perlu ada aturan lain untuk menopang aturan atau Raperda
ini, yakni aturan tentang pengendalian penjualan sapi keluar
propinsi Jatim. Harus ada pembatasan pengiriman sapi potong keluar
propinsi setelah melihat kecukupan kebutuhan daging Jatim, sebagaimana
yang dilakukan NTB.
- Terkait dengan benturan kewenangan sebagaimana dinyatakan
saudara gubernur; akan terjadi benturan kewenangan antara propinsi
dengan kabupaten/kota, maka dapat dijelakan ini tidak akan terjadi
tumpang tindih, karena dalam Raperda ini sudah jelas diatur.
Raperda ini sudah membedakan secara jelas mana kewenangan propinsi,
yakni pada aspek pengawasan pemberantasan penyakit, sementara
kewenangan kabupaten/kota, yakni pada aspek pelaksanaan pemberantasan
penyakit hewan.
- Setelah mencermati dan mengkaji Raperda ini berserta pendapat
Gubenrur, F-PKS berpendapat bahwa Raperda ini secara substansi
bisa dibahas lebih lanjut. Kalaupun ada kelemahan dan kekuarangan, perlu
untuk dilakukan penyesuaian, perbaikan dan pembenahan dan
kesemuanya itu diserahkan kepada komisi pembahas.
Rapat Dewan Yang Terhormat
Ketiga, Raperda Tentang Badan Usaha Milik Daerah Raperda,
Salah satu keberhasilan otonomi daerah
adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengembangkan dan memaksimalkan
potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah propinsi tidak boleh
hanya semangat dalam memaksimalkan potensi PAD dari sector pajak dan
retribusi daerah, tapi juga harus bersemangat dari sector usaha yang
dilakukan pemerintah propinsi, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan yang didalamnya termasuk Laba Usaha Daerah atau Laba
BUMD.
Saat ini pemerintah propinsi Jawa Timur
memiliki 12 BUMD yang sebagian besar berorientasi pada peningkatan
kontribusi pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam perjalannnya selama
ini, raport kinerja BUMD di Jawa Timur masih dinilai cukup
mengecewakan. APBD telah menyuntikkan anggaran cukup besar kepada 12
BUMD tersebut, terutama BUMD yang berorientasi profit, kinerjanya dalam
memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kurang signifikan.
Antara yang diberikan dengan yang diterima masih tidak seimbang. Banyak
di antaranya malah masih merugi dan tidak memberikan kontribusi bagi
perekonomian Jawa Timur.
Seharusnya BUMD-BUMD di Jawa Timur bisa
sehat, produktif, dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan
pendapatan daerah. Ini mengingat, modal keuangannya seluruhnya berasal
dari uang rakyat atau dari APBD yang sudah jelas. Begitu juga dengan
pangsa pasar dari usaha BUMD pun sudah jelas, para pengelola BUMD tidak
usah dipusingkan untuk memburu customer untuk menumpuk modal dan
keuntungan. Kondisi objektif inilah yang mendorong hadirnya Raperda BUMD
di Jawa Timur. Dengan melihat realitas objektif di atas, Raperda BUMD
sudah menjadi kebutuhan sangat mendesak.
Dalam kaitannya dengan penyertaan modal
pada BUMD, F-PKS mendesak agar pemerintah propinsi melakukan evaluasi
secara menyeluruh terhadap 12 BUMD yang mendapat suntikan dana dari
APBD. Prioritas ditujukan kepada BUMD yang selama ini berkinerja lemah
atau rendah, dalam arti minimnya kontribusi BUMD tersebut pada PAD. Bagi
BUMD yang berkinerja sehat, kita dorong agar tumbuh-kembang lebih baik
dan berkualitas sehingga mampu berkontribusi pada APBD secara maksimal,
sementara bagi BUMD yang berkinerja lemah atau minim dalam berkontribusi
pada APBD, perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan baik pada tatataran
sistem menajemen maupun SDM-nya.
Pengajuan Raperda BUMD ini pada
hakekatnya didasarkan atas pandangan yang cukup idealistik, yakni
sebagai upaya penataan atas BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selain itu juga dimaksudkan agar pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan tetap terjaga eksistensi serta pemanfatannya dan secara
fungsional diarahkan pada orientasi yang tepat untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD.
Terkait dengan penjelasan dan jawaban gubernur, F-PKS berpendapat sebagai berikut ;
- Perlu diketahui dan difahami bersama bahwa BUMD adalah Badan Usaha
Milik Daerah yang modal keuangannya berasal dari uang rakyat yang ada di
APBD ataupun asset pemerintah propinsi yang notabene juga milik seluruh
rakyat Jawa Timur. Dengan demikian, meskipun BUMD merupakan badan usaha
berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tapi tidak bisa disamakan sepenuhnya
dengan PT pada umumnya. Salah satu yang pembeda yang prinsipil adalah
sumber modal keuangannya. BUMD menggunakan uang ataupun aset
rakyat/APBD. Karena itu sangat wajar, logis, dan rasional, jika rakyat
yang direpresentasikan oleh DPRD ikut bertanggungjawab lebih dalam
pengawasan keberadaan, kesehatan dan dinamika BUMD ini.
- 2. Fakta empirik menunjukkan bahwa kinerja
BUMD-BUMD di Jawa Timur masih memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan,
dengan suntikan dana APBD cukup besar setiap tahunnya. Seharusnya sudah
waktunya BUMD memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan
pendapatan daerah. Namun faktanya, selama ini kinerja BUMD tidak sehat,
sehingga berdampak minimnya kontribusi pada pendapatan daerah.
- Melihat kondisi objektif keberadaan BUMD-BUMD selama ini, maka
diperlukan upaya penyelamatan dan penyehatan secara sistematis. Salah
satu upaya yang terus didorong adalah melakukan revitalisasi BUMD-BUMD.
Dan salah satu langkah kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan
produktivitas BUMD adalah dengan penyediaan regulasi daerah khusus yang
mengatur keberadaan BUMD. Sekali lagi, betul BUMD adalah badan usaha
berbentuk PT, akan tetapi BUMD bukanlah PT pada umumnya. Karena itu,
F-PKS sangat sepakat, pengaturan BUMD ini harus memiliki karakteristik
tersendiri yang dalam konteks tertentu berbeda dengan PT. pada umumnya.
Karena itu, dalam konteks Raperda BUMD ini, Raperda ini harus memiliki
karkateristik tersendiri. Dengan kata lain, karena karakteristiknya lain
dengan PT pada umumnya, keberadaan BUMD harus diperlakukan berbeda.
Secara prinsip, perda yang akan disahkan nanti tidak boleh bertentangan
dengan UU No. 40 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Namun
kesepakatan-kesepakan konstruktif masih mungkin dirumuskan, untuk
penyehatan BUMD yang dapat dituangkan dalam Perda yang akan di sahkan
nanti.
- Ada realitas lain yang secara umum perlu mendapat perhatian, seperti adanya BUMD yang bekerja jauh di luar kompetensinya.
Semisal BUMD yang semestinya bekerja di sektor property, ditugasi
mengelola pasar. BUMD yang semestinya mengelola investasi, larut dalam
kegiatan bisnis sector riil tertentu, yang membuat konsentrasi tidak
fokus, sehingga kurang produktif. Yang lebih mendasar, masih ada BUMD
yang belum ada perda pembentukannya. Hal ini perlu
mendapat perhatian serius dan perlu payung hukum serta regulasi yang
mengaturnya. Di sinilah sisi lain urgensi perda yang mengatur tentang
BUMD ini perlu segera dirumuskan
- Setelah mencermati dan mengkaji Raperda ini berserta Pendapat
Gubenrur, F-PKS berpendapat bahwa Raperda ini secara substansi bisa
dibahas lebih lanjut, kalaupun ada kelemahan dan kekurangan, perlu untuk
dilakukan penyesuaian, perbaikan dan pembenahan dan kesemuanya itu
diserahkan kepada komisi pembahas, yakni komisi C.
Karena itu, hadirnya Raperda BUMD ini,
diharapkan akan dapat menjadi instrument regulasi yang dapat menyehatkan
BUMD di Jawa Timur. Sehatnya BUMD akan sangat bermanfaat bagi upaya
pemerintahan daerah Propinsi Jawa Timur untuk mensejahterakan
masyarakat. Dengan demikian BUMD akan “menyehatkan” para pengelolanya,
“menyehatkan” keuangan daerah dan memberikan dampak signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Keempat, Raperda Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang,
Terkait dengan Pendapat Saudara Gubernur, F-PKS berpendapat sebagai berikut ;
- Secara geografis, keberadaan Bandara Abdurahman Saleh berada di
lintas kab/kota, karena itu, sangat wajar dan menjadi niscaya jika perlu
dibuat perda propinsi. Keberadaan bandara Abdurahman Saleh yang cukup
strategis dan prospektif ke depan, Pengaturannya tidak cukup sebatas
bersifat administrative dan berupa pernjanjian semata,
tapi perlu ditingkatkan pada pengaturan yang lebih tinggi dan
komprehensif, yakni dalam bentuk Perda propinsi.
- Selama ini manajemen pengelolaan bandara Abdurahman Saleh melibatkan
tiga pemangku kepentingan (Pemprop Jatim, TNI-AU, dan Pemerintah
Kabupaten/kota). Karena itu ini F-PKS berpendapat perlu ada pengaturan
kewenangan yang lebih jelas dan tegas di antara ketiga stakeholder
tersebut. Karena itu, substansi materi dalam Raperda in yang tidak atau
kurang sesuai, perlu dibenahi dan perbaiki, dan porsi pengaturan yang
lebih pada pengaturan pengalolaan Bandara AAbdurahman Saleh, khususnya
yang melibatkan tiga lembaga tersebut.
- F-PKS sependapat dengan pendapat gubernur, bahwa hal-hal yang
substansial dalam Raperda ini perlu dibenahi dan diperbaiki. Raperda ini
melibatkan tiga pemangku kepentingan, yakni Pemprop Jatim, TNI-AU, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Malang Raya. Karena itu, pembuatan dan
pembahasan Raperda ini sudah seyogyanya juga melibatkan ketiga pemangku
kepentingan tersebut. Perlu ada harmonisasi, sinkronisasi, dan
koordinasi antara ketiga pemangku kepentingan tersebut. Upaya ini perlu
dilakukan sebagai upaya kita dalam menghindari adanya tumpang tindih
kepentingan.
- F-PKS mengingatkan kepada komisi Pembahas Raperda, terutama terkait
dengan masaalah pengutipan aturan hukum sebagai dasar “mengingat” dalam
Raperda, banyak yang keliru. Contohnya adalah Perda provinsi Jatim No.6
tahun 2001 tentang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah dicabut diganti dengan Perda No.09 tahun 2008
tentang ’’organisasi dan tata kerja Dinas daerah provinsi jawa timur’’.
Selain itu, Perda provinsi Jatim No. 5 tahun 2007 tentang pembentukan
peraturan daerah. memasukkan perda tersebut ke dalam konsideran
menimbang adalah salah. Hal ini karena Perda provinsi Jatim no. 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan lanjut usia bukan tentang pembentukan peraturan daerah. Yang benar adalah Perda No.2 tahun 2011 tentang ’’Pembentukan PERDA Provinsi JATIM’’. Pengutipan
dasar hukum harus menjadi perhatian dan harus dicermati secara teriliti
dan detail, sehingga tidak menimbulkan persoalan teknis yuridis dalam
pembuatan Raperda Prakarsa Usul DPRD Jatim ini.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Kelima, Raperda Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Timur
Pengembangan Wilayah pesisir dan kawasan
pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang akan membawa suatu
perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa
pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan
pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan
sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan
yang akan terjadi di Wilayah pesisir dan kawasan pulau-pulau kecil.
Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil
menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya
penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem
dan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) maupun
dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya
penerimaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi
perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan
pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
Raperda ini setidaknya hadir untuk menjawab dan menjadi solusi atas
persoalan tersebut.
Hadirnya Raperda ini diharapakan dapat
dijadikan sebagai regulasi yang lebih implementatif di tingkat daerah,
khususnya dalam soal pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan Pulau-pulau
Kecil. Raperda ini diharapkan dapat menjadi regulasi kegiatan lintas
sektor baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam mengembangkan dan
memanfaatkan wilayah pesisir dan kawasan pulau-pulau kecil di Jawa
Timur. Sampai saat ini belum ada referensi atau regulasi yang integratif
dan disepakati secara regional sebagai dasar kebijakan dan strategi
pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan pulau-pulau kecil, sehingga
menyebabkan upaya pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Terkait dengan Pendapat Saudara Gubernur, F-PKS berpendapat sebagai berikut ;
- Adanya krisis sumber daya dan konflik yang sering terjadi di wilayah
pesisir dan kawasan pulau-pulau kecil ini berakar dari ketidakjelasan
aturan sampai penegakan hukum. Namun kebanyakan diantaranya disebabkan
oleh ketidakjelasan aturan daerah, karena pengaturan wilayah laut sejauh
4 mil menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dengan mengacu pada satu
peraturan per-Undang-Undang-an, yakni UU perikanan, biasa ada persoalaan
yang kemudian hari tidak memiliki solusi yang jelas, karena kebijakan
daerah juga tidak memiliki aturan yang jelas. Dalam konteks ini,
kehadiran Raperda ini menjadi kebutuhan.
- Perlu adanya pengaturan yang jelas dam terinci terkait dengan
peruntukan dan penguasaan atas ruang ataupun sumberdaya yang ada di
wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Fungsi pengawasan dan koordinasi pun harus menjadi persoalan yang
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah propinsi, dan pengaturannya
juga harus jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan persoalan
ditingkat implementasinya.
- Kearifaan local (local wisdom) yang ada di wilayah Pesisir
dan kawasan pulau-pulau kecil yang diabadikan dan menjadi bagian
integral socio-cultural masyarakat setempat harus tetap terjaga
keberadaan. Jangan sampai intervensi kebijakan, -misalnya dalam bentuk
Raperda ini- merusak tatanan norma dan pranata sosio-kultural masyarakat
setempat. Dengan kata lain, hak-hak sosio-kultural yang menjadi modal
sosial ekonomi mereka jangan sampai terganggu dan terancam dengan
kehadiran intervensi kebijakan pemerintah propinsi, yang dalam hal ini
dalam bentuk Raperda Pengalolaan Wilayah Pesisr dan Kawasan Pulau-Pulau
kecil.
- Diperlukan pemahaman yang mendalam untuk mengidentifikasi kondisi
suatu sumber daya komunal (daerah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil)
berdasarkan fungsi dan ketersediannya, serta kondisi para pemanfaat yang
memiliki akses terhadap sumberdaya komunal tersebut.
- Pengaturan masalah Wilayah Pesisir dan kawasan Pulau-pulau kecil
dalam sebuah Perda harus diarahkan untuk dapat menjawab berbagai isu dan
permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Jawa Timur seperti
keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, keterbatasan ketersediaan
dana pembangunan, konflik antarpihak dan lain-lain.
- Raperda Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jawa Timur ini harus
dapat merepresentasikan karakteristik (sosial-ekonomi, budaya,
lingkungan, ekologis) wilayah Jawa Timur. Raperda ini harus menyajikan
jenis-jenis pengelolaan pulau-pulau kecil yang spesifik “khas Jawa
Timur” termasuk rincian kegiatannya karena hal tersebut merupakan
putusan yang harus diambil daerah disesuaikan dengan situasi, kondisi
dan karakteristik pulau-pulau kecil bersangkutan.
- Raperda ini juga harus dapat menjamin pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang berbasis pada kepentingan daerah, masyarakat
lokal, dan kelestarian yang berkelanjutan. Karena itu, Raperda ini harus
mengarahkan para pemegang kebijakan di daerah agar dapat mengelola
pulau-pulau kecil di wilayahnya sesuai dengan peruntukannya dengan
memperhatikan kepentingan daerah, regional dan nasional sehingga
pengelolaannya berkelanjutan dan menimbulkan dampak positif.
- Salah satu materi penting yang diatur dalam Raperda ini adalah
masalah zonasi. F-PKS sepakat jika masalah pengaturan zonasi dalam
Raperda ini harus disesuaikan dengan Permen No. 16 Tahun 2008 tentang
zonasi khusus/wilayah pesisir dan pulau-2 kecil.
10. Setelah mencermati dan mengkaji
Raperda ini berserta Jawaban Gubenrur, F-PKS berpendapat bahwa Raperda
ini secara substansi bisa dibahas lebih lanjut, kalaupun ada kelemahan
dan kekurangan, perlu untuk dilakukan penyesuaian, perbaikan dan
pembenahan dan kesemuanya itu diserahkan kepada komisi pembahas.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi
tersebut di atas, secara objektif, F-PKS mengakui dan menyadari
sepenuhnya bahwa masih ada beberapa celah-celah kelemahan dan kekurangan
terkait dengan teknis dan akademis, substansi materi, dan masalah
lainnya yang diatur atau belum diatur dalam kelima Raperda ini. Masalah
pengutipan aturan hukum sebagai dasar “mengingat” dalam Raperda, banyak
yang keliru. Pengutipan dasar hukum harus menjadi perhatian dan harus
dicermati secara teriliti dan detail, sehingga tidak menimbulkan
persoalan teknis yuridis dalam pembuatan Raperda Prakarsa Usul DPRD
Jatim ini.
Raperda ini sangat penting dan menjadi
kebutuhan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proses
pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Beberapa kekurangan dan kelemahan di dalam teknis dan substansi materi
yang diatur dalam Raperda ini, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian
semua pihak untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dan untuk
selanjutnya akan diserahkan kepada komisi-komisi pembahas untuk
diperbaiki dan disempurnakan.
Karena itu, F-PKS berpendapat, pembahasan kelima Raperda ini sangat membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen (stackholder)
masyarakat Jawa Timur dalam bentuk saran dan masukan yang konstruktif
guna perbaikan dan penyempurnaan Raperda ini menjadi lebih baik dan
berkualitas.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Demikian Jawaban Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera terhadap Pendapat Saudara Gubernur atas 5 (lima) Raperda
inisiatif DPRD Jawa Timur. Akhirnya, semoga dengan 5 (lima) Raperda ini
dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemaslahatan dan
kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Amiin.
Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Surabaya, 8 Maret 2012
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur
Ttd.
Ir. Yusuf Rohana
Ketua
