Update Berita:

Wali Kota Depok ke Kantor Naik Sepeda Motor

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke kantor sebagai perwujudan atas program hemat energi. "Tak masalah menggunakan sepeda motor, karena sudah biasa sebelumnya," kata Nur Mahmudi yang mengendarai sendiri sepeda motor dari kediaman di Cimanggis menuju Balaikota Depok di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya dengan para aparatur PNS di Kota Depok sepakat untuk tidak menggunakan mobil dinas selama satu hari setiap Selasa atau "One Day No car". "Program tersebut diberlakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil di Kota Depok," ujarnya.

Pada hari pertama "One Day No Car", dia menggunakan sepeda motor matic warna putih-biru bernomor polisiB 6274 EUT.

Ia mengatakan, berdasarkan lima kebijakan Presiden tentang penghematan bahan bakar minyak dan listrik, yaitu pertama pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, kedua pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya, ketiga pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Kelima penghematan penggunaan listrik dan air di Kantor Pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN maupun BUMD.

Selain itu juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Mengacu pada kebijakan Presiden dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012.

"Gerakan 'One Day No Car' bertujuan untuk penghematan penggunaan bahan bakar non subsidi dan mengurangi polusi udara di lingkungan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya menghemat energi mengingat bahan bakar minyak merupakan energi yang ketersediaannya terbatas dan tidak bisa diperbaharui.

Dengan program tersebut diharapkan Kota Depok bisa turut berkontribusi bagi keberlangsungan energi nasional sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh generasi di masa yang akan datang.

Wali Kota berharap kebijakan tersebut akan menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan kendaraan pribadi dan lebih memilih tranportasi umum dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
__________

DPD PKS Kab Madiun Selenggarakan Sosisalisasi 4 Pilar Kebangsaan

DPD PKS Kabupaten Madiun pada hari Minggu, 10 Juni 2012 kemarin telah menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertempat di gedung Diklat Gulun, Kota Madiun. Acara sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 70 orang Kepala Desa di lingkup wilayah Kabupaten Madiun. Hadir sebagai narasumber adalah Ir. H. Memed Sosisawan, M.E, anggota MPR & FPKS DPR-RI.

Empat pilar kebangsaan itu adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dasar negara Pancasila, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini  telah menjadi kunci dalam mengelola keutuhan bangsa Indonesia. Pilar-pilar negara ini juga yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena pilar-pilar bangsa ini menjadi dasar dalam mengelola negeri yang terdiri dari tebaran pulau dan kepulauan yang berjumlah sekitar 17.000 pulau dan sedikitnya 500 suku dan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa.

Mengelola sebuah bangsa yang plural memang penuh tantangan. Pemerintah seringkali berhadapan dengan berbagai problematika baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri kita dihadapkan pada tantangan berbagai problematika sosial seperti: persoalan kemiskinan dan pengangguran. Masalah sosial ini semakin kompleks kalau ditambahkan lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti: gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/AIDS, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar dan lain-lain.

Masalah lain yang seringkali terjadi adalah masih banyaknya kasus-kasus kriminal dan tindakan teror yang membuat masyarakat tidak nyaman. Padahal jaminan kemananan mutlak diperlukan untuk memperkuat roda perekonomian nasional. Perekonomian akan stagnan tatkala terjadi gangguan keamanan. Kita berharap dengan kewenangan yang telah diberikan negara, aparat keamanan bisa mencegah terjadinya berbagai gangguan keamanan. Sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar.

Kompleksnya masalah sosial tentu saja akan menghambat kemajuan bangsa. Berbagai program pembangunan pun akan terganggu ketika masalah sosial dan keamanan tidak bisa diredam dan diatasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pemecahan perlu dicarikan solusinya. 
Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, maka diharapkan akan terbentuk karakter bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Disini semakin jelas bahwa tanggung jawab negara terbagai dua. Pertama, tanggung jawab terhadap dalam negeri yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, tanggung jawab terhadap bangsa-bangsa di dunia internasional yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Impilikasinya, kalau negara kita ingin berperan aktif di dunia internasional, maka tata kelola dalam negeri harus semakin baik. Karena bagaimana mungkin dalam kondisi yang kurang kondusif kita akan berperan optimal dalam dunia internasional.

Eksistensi Negara Republik Indonesia (NKRI) akan semakin kokoh seiring dengan terjadinya penguatan karakter bangsa. Karakter bangsa itu bersumber dari dari empat pilar kebangsaan yang telah menajadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat karakter bangsa diperlukan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada segenap elemen bangsa baik pada aparat pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat maupun para pelajar. Proses sosialisasi empat pilar kebbangsaan ini bisa diintegrasikan dengan berbagai even yang telah berjalan sehingga bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Khusus sosialisasi terhadap para pelajar yang merupakan generasi harapan bangsa, maka sosialisasi empat pilar kebangsaan bisa diintergrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada seperti: Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

Dengan demikian, bangsa ini akan mengenal, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan tersebut, antara lain: nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid), demokrasi (musyawarah), Hak Asasi Manusia, Pluraritas Persatuan dan Kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai tersebut juga akan menjadi landasan idiil kehidupan bersama.

Pengurus PKS Tingkat Kelurahan se-Jakarta Bertekad Menangkan Hidayat-Didik

Jakarta - Sekitar lima ratusan kader yang menjadi dewan pengurus ranting Partai Keadilan Sejahtera, hadir dalam konsolidasi pemenangan pasangan calon gubernur DKI Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini.

Dewan Pengurus Ranting (DPRa) merupakan ujung tombak partai yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan. DPRa PKS telah menjangkau seluruh 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan saat ini, jangkauan PKS juga telah menyentuh hingga ke RW dengan dibentuknya Kordinator RW (Korwe).

Dalam agenda tersebut hadir presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustad Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam orasinya, Luthfi menyampaikan bahwa kekuatan dari PKS bukan terletak pada ketokohan, melainkan pada solidnya kekuatan kader.

"PKS tidak besar dikarenakan satu atau dua tokoh yang berpengaruh, tapi PKS menjadi besar karena memiliki kekuatan kader," ungkap Luthfi di markas pemenangan Hidayat+Didik, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2012).

Ia juga menambahkan bahwa selama ini, PKS dikenal dengan keunggulannya yang memiliki kader setia, militan dan berjuang tanpa pamrih. Satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh partai maupun kandidat lain.

"Partai lain boleh membanggakan kekuatan finansial, sementara PKS punya kader dengan keikhlasannya yang tidak dapat dinilai dengan rupiah," tambah  Luthfi.

Sebagian masyarakat masih merasa heran dengan "massive" nya gerakan sosialisasi setiap calon dari PKS. Kecurigaan bahwa PKS disokong dana kuat pun menguak. Padahal, justru kader yang memberikan infaq bukan dibayar.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid, calon gubernur yang diusung PKS dalam pilkada DKI kali ini menyampaikan bahwa perjuangan dakwah sudah jauh. Tiada alasan untuk mundur.

"Kita sudah sama-sama jauh berjuang, sehingga tak ada alasan lain selain untuk terus maju," tutur Hidayat.
___________

Politikus PKS Yakin Yusril Menangkan Gugatan Grasi Corby

Politikus PKS, Indra SH, meyakini PTUN akan memenangkan gugatan grasi Schapelle Leigh Corby yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Pengurangan hukuman yang diberikan Presiden SBY kepada WN Australia terpidana kasus narkoba itu memang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

"Penggunaan hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi Corby menurut saya bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik," kata Indra melalui telepon, Jumat (8/6/2012).

Dia menjelaskan pemberian grasi terhadap narapidana yang menyelundupkan 4 kilogram ganja ke Bali pada 2004 tidak sesuai dengan UU 7/1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika.

Pemberian grasi itu juga dianggap bertentangan dengan UU Narkotika, PP 28/2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan trans-nasional terorganisir.

"Serta juga bertolak belakang dengan kebijakan Menkumham melakukan moratorium remisi terpidana korupsi, terorisme, narkoba. Berdasarkn hal-hal itu, saya yakin gugatan atas grasi Corby punya peluang besar untuk menang atau dikabulkan oleh PTUN," tuturnya

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pemberian grasi Corby akan melemahkan semangat pemberantasan narkotika. "Jadi kita harus tidak boleh memberikan toleransi untuk kasus narkoba," ujar Indra.
_________

Hidayat: Kampanye Hitam Makin Marak

Calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid, mengajak untuk membalas fitnah yang ditujukan pada dirinya maupun PKS dengan tetap berbuat baik.

"Meningkatnya suhu politik Ibukota menjelang Pilkada, Juli mendatang, ditandai dengan maraknya praktik kampanye hitam," ujar Hidayat, Sabtu (9/6/2012). Hidayat sempat dilarang menjadi khatib salat Jumat di Kepulauan Seribu dan relawannya sempat ditodong senjata.

Pada Kamis (7/6) lalu, seorang warga memergoki petugas Dinas Sosial DKI Jakarta tengah berkampanye hitam menggunakan pengeras suara dengan menyebut "PKS anti Maulid, PKS anti Tahlil" di kawasan Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Mirisnya, kata Hidayat, petugas tersebut datang dengan menggunakan mobil dinas bergambar salah satu cagub. "Kita tidak akan membalas fitnah yang datang kepada kita dengan fitnah juga, melainkan akan kita buktikan dengan perbuatan. Kita doakan saja mereka yang membuat dan menyebarkan fitnah itu diberikan petunjuk oleh Allah agar dapat kembali ke jalan yang benar," ungkap Hidayat yang pada Jumat pagi kemarin mengadakan dzikir dan tahlil di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Mantan Presiden PKS ini juga menyayangkan berbagai fitnah yang selama ini beredar dengan menyebut PKS anti Maulid. Bila dirinya dipercaya warga Jakarta menjadi gubernur, Hidayat mengungkapkan, dirinya akan menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Balaikota.

Nurjanah, warga Kelurahan Bangka, Kemang, sekaligus koordinator pengajian dzikir dan tahlil, mengaku kaget dengan isu yang menyebut Hidayat dan PKS anti Maulid. "Jujur saya merasa kaget mendengar isu di masyarakat yang mengatakan Ustadz (Hidayat-red) anti Maulid, Ustadz anti Yasinan. Jelas-jelas di rumahnya aja banyak buku Surat Yasin," ungkap Nurjanah.
_______

Orang Awak Dukung Hidayat Pimpin Jakarta

Jakarta - Masyarakat Minang mengadakan acara silaturahmi orang rantau se-Jakarta. Acara yang dinamai Forum Asa Minang itu digelar di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (2/6/2012) malam.

Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mantan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal, serta Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini. Kedatangan mereka disambut meriah dengan tari pasambahan dan pertunjukan "silek harimau" yang merupakan kesenian asli Minangkabau.

Hadir juga anggota DPR, Refrizal, dan Indra, serta tokoh niniak mamak asal Minang lainnya. Mereka semua duduk bersila dalam satu hamparan. Acara diisi dengan pepatah Minang. Sebuah pesan untuk Hidayat pun disampaikan lewat kata persembahan ala Minang.

Masyarakat Minang menilai kepantasan Hidayat menjadi gubernur bukan dikarenakan kekayaan maupun kuasanya, melainkan karakter akhlak yang sudah dibuktikannya.

Irwan Prayitno mengatakan Hidayat pantas memimpin Jakarta karena beliau memiliki kesantunan. Irwan pun mengimbau masyarakat Minang yang hadir pada saat itu, bagi yang memiliki hak pilih untuk memberikan dukungan yang nyata.

Mantan Wakil Menteri Pendidikan Prof Fasli Jalal, dan tokoh rantau minang memuji Hidayat Nurwahid sebagai tokoh yang berbudi baik dalam kata sambutannya yang dihadiri 5.000 orang minang rantau tersebut.

"Dalam masyarakat minang yang merantau, ada falsafah di budi baik kita tunduk dan tokoh yang berbudi baik itu ada pada diri Hidayat Nurwahid calon gubernur Jakarta kita," kata Fasli Jalal.

Dia berharap acara yang diselenggarakan Forum Asa Minang ini menjadi harapan baru bagi urang awak perantauan untuk memilih pemimpin DKI yang religius dan wakilnya sosok ekonom yang handal.

Dalam acara tersebut, 1.400 pendukung klub sepakbola Kabau Sirah atau Semen Padang Se- Jabodetabek mendeklarasikan dukungan untuk Hidayat-Didik.

Salah seorang suporter Kabau Sirah, Hendry mengatakan, suporter Semen Padang se-Jabodetabek mendukung 100% calon pasangan Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini untuk memimpin Jakarta.

Menurut dia, ada beberapa hal yang membulatkan suporter Semen Padang untuk mendukung pasangan tersebut. "Utamanya adalah sosok bapak Hidayat Nurwahid sangat care pada olahraga sepakbola," tegasnya.

Hendry melanjutkan selain care terhadap sepakbola, istri Hidayat diketahui berdarah minang dan sosok Hidayat selalu berjiwa muda, jujur dan religius.

"Kami hanya berharap bila bapak Hidayat Nurwahid terpilih, beliau dapat membawa generasi muda ke arah yang lebih baik," tambah dia.
__________

Kader PDIP: Kader PKS Dapat Dipercaya

Pemilihan kepala daerah tingkat propinsi di Jakarta sebentar lagi menjelang, hingga agenda-agenda yang harus berhubungan dengan kelurahanpun lebih sering dilaksanakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ikhwah dari DPC Setiabudi Jaksel, yaitu untuk mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah dikeluarkan oleh KPU di kelurahan yang tersebar di Kecamatan Setiabudi.

Proses pengecekan DPS berjalan dengan sangat lancar dan hanya beberapa ditemukan indikasi duplikat pemilih dan langsung di sampaikan ke pihak PPS dan mereka menerimanya. Di sela-sela dialog antara perwakilan kader PKS dan PPS berlangsung, muncul salah seorang pria paruh baya yang mengatasnamakan Saksi Kecamatan dari PDIP. Senyumanya yang penuh dengan nuansa keakraban menerpa para kader PKS yang sedang asyik berdialog dengan petugas PPS Kelurahan.
Saksi Kecamatan PDIP itupun mengajak dialog dengan salah seorang kader PKS, sang Saksi memuji pencalonan Ustadz Hidayat Nurwahid sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, beliau mengaku bahwa sosok ini adalah Idolanya.

“Meski saya orang PDIP, saya sangat ngefans dengan Pa Hidayat, beliau orangnya bersih dari korupsi dan mukanya terlihat sekali bahwa beliau orang baik” demikian paparnya.

Obrolanpun semakin seru dan beliau juga menyinggung tentang pengalamanya selama ini bila menjelang pemilu baik kepala daerah, leglislatif maupun presiden. Sang Bapak memaparkan bahwa selama ini saya lebih percaya kepada kader PKS dibanding dengan Tim yang saya bentuk sekalipun. Para kader PKS sangat terpercaya, terlebih pada saat jadi saksi di TPS, energi mereka ga ada matinya dan sangat teliti terhadap potensi kecurangan sekecilpun.

Lebih lanjut sang Bapak ini mengatakan bahwa : “Bahkan yang membuat saya semakin tergeleng adalah saat saya lihat seorang kader PKS ngotot menyatakan salah satu suara itu sah, padahal yang dipilih waktu itu calon dari PDIP“.

Dari serangkaian kejadian itulah akhirnya sang bapak yang merupakan Saksi level kecamatan merasa lebih tenang bila melihat hasil rekap data yang dibawa kader PKS. Dan beliau mengharap sekali di pemilu kepala daerah 2012 ini bisa saling bekerja sama dalam mewujudkan pemilihan umum yang benar-benar bersih.

Subahanalloh, kepercayaan yang diberikan oleh seorang saksi kecamatan PDIP ini mengingatkan kita semua kepada sosok Muhammad SAW, nabi terakhir Umat Islam. Sejak usia mudahnya, sosok Muhammad adalah sosok yang benar-benar terpercaya dalam berbagai hal, hingga masyarakat Quraisy kala itu melabelkan diri beliau sebagai Al Amin yakni seorang yang terpercaya.
Semoga para kader PKS disemua level dari atas sampai akar rumput benar-benar meneladani sosok Rosululloh sebagai seorang yang terpercaya, hingga lawan politikpun dengan hormat mengakuinya. Selamat berjuang Ikhwah sekalian, kader PKS Sang Al Amin.
________

Hidayat-Didik Jadi Korban Kampanye Hitam

Jakarta - Upaya intimidasi dan kampanye hitam (black campaign) sepertinya tidak dapat dipisahkan dari Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Cagub dan Cawagub yang diusung PKS, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, menjadi korban kampanye hitam dan fitnah.

Kamis (7/6) siang di Kampung Kandang, Ragunan, Jakarta Selatan, sebuah mobil dengan atribut salah satu Cagub datang ke Kampung Kandang sekitar pukul 11.00 WIB. Penumpang mobil tersebut kemudian keluar sambil menenteng pengeras suara.

Melalui pengeras suara itu sang sopir berteriak-teriak, “PKS antimaulid, PKS antitahlil", yang dilakukan secara berulang-ulang dan baru berhenti ketika sang sopir melihat ada seorang perempuan mengenakan jilbab datang bersama suaminya, yang juga saksi mata.

“Mungkin dia mengira istri saya kader PKS. Sehingga begitu melihat istri saya dia langsung diam,” kata Irfan.

Melalui sumber pemilik warung yang berada diarea tersebut, diketahui pria tersebut sering melakukan hal itu. Bahkan lanjut Irfan, sebulan terakhir setidaknya dua kali mobil dan sopirnya datang melakukan kampanye hitam.

Irfan pun berinisiatif mengambil gambar mobil dan sang sopir dengan handphone yang dibawanya. Hal itu untuk bukti bahwa apa yang dikatakannya bukanlah cerita rekaan.

Sementara saat dikonfirmasi, Hidayat Nur Wahid menyayangkan hal tersebut. Menurutnya fitnah-fitnah seperti itu masih saja terus dikembangkan untuk kepentingan politik sesaat. “Fitnah seperti itu biasanya muncul menjelang Pemilu atau Pilkada. Itu bukan barang baru. Tetapi yang saya sayangkan hal itu bisa terjadi juga di Jakarta,” ujarnya.

Hidayat berharap, semua pihak tidak mengembangkan fitnah untuk mencapai tujuan tertentu. Karena hal itu bukan saja bertentangan dengan semangat demokrasi, tetapi juga dilarang keras dalam agama. “Kasihan masyarakat jika selalu disuguhi dengan fitnah dan beragam kebohongan hanya karena tujuan politik. Ini sangat tidak sehat di era demokrasi seperti sekarang,” imbuh Hidayat.
__________

HNW-Didik Akan Gratiskan Pantai Ancol Seperti Kuta

Jakarta - Pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini berjanji akan menggratiskan Pantai Ancol seperti Pantai Kuta di Bali jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Didik mengatakan, berdasarkan konvensi seluruh dunia, pantai merupakan hak publik tidak boleh dimiliki oleh perusahaan atau pribadi. "Konvensi seluruh dunia pantai milik publik, begitu juga Pantai Ancol tidak boleh aksesnya tertutup seperti saat ini," ujarnya kepada INILAH.COM, Kamis (31/5/2012).

Saat ini akses publik terhadap pantai Ancol tertutup dikarenakan dikelola badan usaha milik pemprov DKI yang mengenakan tarif terhadap pengunjungnya, ini tidak sesuai dengan konvensi seluruh dunia.

"Dengan membuka pantai Ancol secara gratis kepada publik tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pemda DKI," ujarnya. Selain itu juga akan berguna bagi warga sebagai sarana refreshing tanpa harus pusing memikirkan tarif biaya masuknya.

Didik menambahkan, sumbangsih Taman Impian Jaya Ancol terhadap APBD DKI Jakarta tidak signifikan. "Karena itu membuka pantai Ancol secara gratis tidak akan merugikan Pemprov DKI," terang Didik.
__________

Jadi Cagub, HNW Segera Cuti dari DPR

Jakarta - Hidayat Nur Wahid akan segera mengajukan cuti sebagai anggota DPR, terkait majunya dia sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena mengikuti ketentuan yang ada dan mencegah adanya dugaan-dugaan negatif yang diarahkan kepadanya.

"Yang jelas, Pak Hidayat akan memenuhi ketentuan terkait pejabat publik, yang harus cuti jika maju sebagai Cagub," ucap Dedi Supriyadi, anggota tim sukses Hidayat-Didik, kepada INILAH.COM, Rabu (6/6/2012).

Dedi melanjutkan, seandainya pejabat publik yang ikut dalam Pemilukada tidak mengambil cuti, maka bukan tidak mungkin akan menjadi sasaran kecurigaan, mulai dari mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan lainnya.

"Kita berharap kepada Kepala Daerah untuk cuti karena kan ini lebih kuat, khawatir juga ada penyalahgunaan wewenang. Nah cuti itu kan untuk menghilangkan dugaan-dugaan adanya kemungkinan menggunakan fasilitas negara dan lainnya," jelas Dedi.

Namun demikian dia mengatakan tidak ambil pusing jika ada Cagub yang merupakan pejabat publik namun tidak segera mengambil cuti. Dedi juga mengatakan apa yang disampaikan oleh tim sukses Hidayat-Didik, bukan hanya ditujukan untuk Foke saja. "Iya seharusnya kepada pejabat bukan hanya Fauzi Bowo, tetapi juga Alex Noerdin, Joko Widodo dan Hidayat Nur Wahid harus mengikut aturan saja," tandasnya.
__________
 
© Copyright PKS Kabupaten Madiun 2012 | Designed by Abuarsyad.